Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Giliran Pejabat Dinas

ESDM Jambi Diperiksa Kejagung

JAKARTA (Realita) - Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali mencari orang yang bertanggung jawab atas perkara dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 hektar di Sarolangun, Jambi oleh PT Antam tbk yang diduga merugikan negara Rp 91,5 miliar.

Adi Toegarisman.

Sebelumnya, penyidik telah memanggil Bupati Kabupaten Sorolangun H Cek Endera yang diperiksa sebagai saksi pada senin (08/07), dan tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil orang nomor satu di Sarolangun tersebut untuk diperiksa.

"Kemarin kita periksa sebagai saksi, itu kan saksi yang berada di wilayah disitu (Sarolangun), kita memerlukan alat bukti saksi itu, berkaitan dengan pembelian lahan itu, kan wilayahnya di sana," ungkap Jam Pidsus Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (09/07).

Disinggung soal apakah penyidik akan kembali memanggil Bupati Sarolangun Cek Endera untuk diperiksa, Adi Toegarisman menegaskan nanti akan dilihat terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan diperiksa kembali atau tidak. "Setelah pemeriksaan kita evaluasi, tim penyidik lapor ke kita nanti kita lihat, kalau dinilai sudah cukup pemeriksaan kemarin tidak kita periksa lagi,tapi kalau dinilai pemeriksaan kemarin masih kurang kita periksa lagi, nanti kita lihat," tutupnya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan penyidik masih terus melakukan pengembangan kasus ini dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini, Selasa (09/07) penyidik memeriksa Novaizal, ST selaku kepala bidang pertambangan mineral dan batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Ir. Ronal Sibarani selaku Stania Bara Consultan. "Keduanya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, untuk pemeriksaan soal apa nanti akan diinfokan lebih lanjut," singkatnya.

H Cek Endera diperiksa oleh penyidik untuk diketahui kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Sarolangun dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan dan ekplorasi untuk pembelian lahan pertambangan batu baru seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jampi pada tahun 2010 ya g dibeli PT Antam Tbk.

 Beberapa waktu lalu, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Keempat saksi itu yakni Exploration Lead Specialist Unit Geomin PT Antam, Yoseph Herwindo, Staf Direktur Utama PT Antam, Dodi Martimbang, Karuan PT Antam, Izhar Ishak dan Pensiunan Direktur Utama Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam, Debby Maulasa.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan enam tersangka yakni BM (Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources), MT (Pemilik PT. RGSR/Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa), ATY (Direktur Operasi dan Pengembangan), AL (Direktur Utama PT. Antam), HW (Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam) dan MH (Komisaris PT. Tamarona Mas International).

Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) bekerjasama dengan PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT. Tamarona Mas International seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha.

Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT. ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT. ICR perihal Rencana Akuisisi PT. TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. TMI.

Dalam kenyataan PT. TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP).

Pengalihan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT. TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT. ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Juga bertentangan dengan laporan penilaian properti/aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan legal due deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 91,5 miliar. Keenam orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. hrd

 

Berita Politik Lainnya