Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Gubernur DKI Surati Menkes,

Ada Apa?

JAKARTA (Realita)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rapat virtual dengan Wapres Ma'ruf Amin membahas soal penanganan virus corona di Jakarta.

Anies Baswedan.

Anies mengungkapkan, dirinya sudah mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera menentukan status Jakarta.

Upaya itu ditempuh setelah sebelumnya Anies mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar Jakarta diizinkan menetapkan karaktina wilayah. Namun, ditolak karena Presiden memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jadi sekarang langkah ke depan kita melaksanakan sesuai PP 21. Jadi hari ini kita kirimkan surat ke Menkes, minta Menkes segera menetapkan PSBB untuk Jakarta," kata Anies dalam rapat, Kamis (2/4).

Tapi, hal itu tidak cukup. Saat ini, Jakarta tidak bisa sendiri dalam menangani masalah ini termasuk menetapkan status sendiri. Sebab, epicentrum ada pada Jabodetabek, artinya ada Jabar dan Banten.

"Karena itu kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus COVID-19 di Jabodetabek," tambah Anies.

Untuk itu, Anies sangat membutuhkan keputusan cepat dari Pemerintah pusat terkait status Jakarta. Sehingga pembatasan bisa dilaksanakan demi menekan penularan virus corona.

"Yang kami butuhkan dengan Pempus pertama adalah mensegerakan untuk dapatkan status agar kita bisa keluarkan peraturan. Kedua, kita mengharapkan agar program-program bantuan yang tadi dibahas bersama dalam ratas bisa segera dieksekusi," ucap Anies.

Dalam PP yang ditetapkan Jokowi, PSBB adalah pembatasan orang atau barang dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran corona, meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Lihat postingan ini di Instagram

Saat ini sebanyak 202 negara termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Perppu ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kami akan menyampaikannya kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Joko Widodo (@jokowi) pada

 

Berita Nasional Lainnya