Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Gubernur Jatim

Minta BUMDLebih Produktif

SURABAYA (Realita) - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih produktif.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meneima laporan komoisi komisi kegiatan reses tahun 2019 di gedung DPRD Jatim Surabaya, Senin (27/5/2019).

Caranya dengan meningkatkan kemampuan, daya saing serta mau bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMD yang lain.

Hal tersebut disampaikannya usai membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang BUMD saat Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (27/5/2019).

Menurutnya, sinergitas tidak hanya dibangun antar BUMD di Provinsi Jatim, namun juga dengan provinsi lain. Salah satunya di bidang perbankan yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD). Misalnya BPD yang ada di Jateng, Jabar, Banten, dan Jatim membuat holding maka posisi keuangan maupun SDM-nya akan lebih kuat.

"Kalau BPD bikin holding akan kuat, kalau sendiri-sendiri market-nya makin lama makin beririsan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri maupun dengan bank swasta yang lainnya, kecuali hal-hal yang terkait dengan penggunaan APBD seperti gaji ASN," katanya. 

Terkait Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang BUMD, menurut Khofifah hal ini merupakan acuan bagi BUMD Pemprov Jatim untuk menjalankan perusahaannya sesuai dengan tata kelola yang baik. Sekaligus menjadi pedoman bagi Pemprov Jatim melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dilakukan agar BUMD mampu meningkatkan kinerjanya dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi mereka menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemprov Jatim.

Raperda ini, lanjutnya, menjadi payung hukum yang harus ditaati oleh BUMD Pemprov Jatim untuk dapat tumbuh secara profesional dan menjadi semakin kuat. Sehingga kinerja BUMD dapat lebih meningkat dan kegiatan pembinaan serta pengawasan pemda kepada BUMD lebih optimal.

"Pada akhirnya diharapkan hal ini dapat mendorong peningkatan setoran dividen BUMD kepada pemerintah daerah," katanya.

Sedangkan terkait pengaturan anak perusahaan BUMD, Khofifah mengatakan, bahwa nantinya anak perusahaan yang dibentuk BUMD dilarang untuk membentuk anak perusahaan lagi. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat lebih intensif melalui konsolidasi dengan induknya. 

Ia mencontohkan, pendirian anak perusahaan akan lebih diperketat persyaratannya. Minimal kepemilikan sahamnya 70 persen dan sebagai pemegang saham pengendali. Lalu laporan keuangan BUMD tiga tahun terakhir harus dalam keadaan sehat. Selain itu juga harus memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

"Dengan adanya pengaturan anak perusahaan yang dilarang untuk mendirikan anak perusahaan lagi, BUMD dapat lebih konsentrasi dengan bidang usahanya dan tidak terbebani dengan cucu maupun cicit perusahaan yang tidak terkontrol," jelasnya.

Khofifah berharap, dengan berlakunya perda ini maka diharapkan akan mampu meningkatan PAD yang disetor ke kas daerah. Karena perda ini memberikan dasar hukum agar BUMD benar-benar bekerja secara profesional untuk menjadi BUMD yang sehat.end


 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya