Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Gubernur Kalsel Cermati

Ijazah Aspal Bupati HST

JAKARTA (Realita) – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, ternyata mencermati dugaan ijazah asli tapi palsu (aspal) milik Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif.

Bupati HST, Abdul Latif.

Ia menilai, kasus tersebut mencuat ke permukaan sebagai dampak pilkada di kawasan tersebut pada tahun 2015 lalu. “Kasus itu (muncul) akibat tidak siap kalah (di pilkada),” ujar Sahbirin Noor ketika ditemui Realita.co belum lama ini di Kemendagri, Jakarta. Sahbirin tercatat satu alumni program strata II magister hukum bersama Abdul Latif di Universitas Putra Bangsa (UPB) Surabaya. Ijazah magister hukum milik Abdul Latif ini juga dipermasalahkan dan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dua ijazah lain yang dipolisikan masing-masing dari program S-1 Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Jawa Timur, dan program S-1 Teknik Institut Teknologi Pembangunan Surabaya. Abdul Latif lulus program S-2 magister hukum di UPB Surabaya tahun 2006, sedang Sahbirin Noor mendapat gelar magister hukum tahun 2005. Keduanya juga hasil pilkada serentak pada 2015 lalu. Sahbirin dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Pebruari 2016. Lebih lanjut Sahbirin Noor mengatakan, bahwa syarat menjadi bupati itu bukan harus memiliki ijazah S-1 atau S-2 tetapi cukup SMA. “(Kasus) itu terjadi antara yang terpilih dan tidak terpilih. Ada kepentingan antara keduanya,” ujar Sahbirin. Karena itu, ia meminta agar kasus itu tidak menimbulkan gejolak di daerah tersebut maka serahkan kepada pihak yang berkompeten guna menelaah dan menganalisa. Bila kemudian terkait masalah hukum, ia mempersilakan untuk diproses sesuai aturan yang ada. “Hukum sebagai panglimalah,” kata dia. Dengan demikian, tambah Sahbirin, tidak perlu ada unjuk rasa segala. “Unjuk rasa itu juga dicipta-ciptakan. Mestinya, yang kalah menerima dan yang menang juga jangan sok,” pinta Sahbirin Noor. Seperti diketahui, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan, Abdul Latif, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ia diduga memiliki dua ijazah strata satu (S-1) dan strata dua (S-2) bermasalah. Bahkan, ijazah S-1 milik Abdul Latif ada yang hanya memiliki 85 satuan kredit semester (SKS). Sesuai aturan, lulusan S-1 minimal memiliki 144 SKS. Koordinator Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum Kalimantan Selatan, Subhan Saputra, yang juga mantan cabup HST, membenarkan melaporkan mantan rivalnya, Abdul Latif, ke Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan TBL/160/III/2016. Abdul Latif dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Dalam laporanya,Subhan membawa hasil konfirmasi ke Kopertis VII Surabaya dan Dirjen Dikti. Kopertis VII menyatakan tiga hal. Pertama, tiga perguruan tinggi swasta yakni ITPS, UASS maupun UPB Surabaya mengakui Abdul Latif merupakan alumninya. Kedua, ketiga PTS tersebut tidak bisa menunjukkan bukti perjalanan studi Abdul Latif dan ketiga, Abdul Latif merupakan mahasiswa program studi di luar daerah (Kalimantan). Sedang Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti juga menyatakan tiga hal.Pertama, data induk, KRS per semester, daftar induk per semester, skripsi dan lainnya hilang akibat terjadi bencana banjir pada tahun 2008 sehingga data yang bersangkutan tidak ditemukan. Kedua, Abdul Latif adalah alumni penyelenggaraan program studi di luar daerah. Ketiga, hasil pencarian mahasiswa di datebase EPSBED pada pelaporan 2002-1, terdapat nama Abdul Latif. Namun NIM, dan tempat, tanggal lahir berbeda. Selain memberikan tiga poin kesimpulan tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga menyebutkan bahwa data Abdul Latif ada pada PD-DIKTI. Namun proses pembelajaran hanya 85 SKS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak menyebut nama perguruan tinggi swasta ketika menerangkan hilangnya data-data kemahasiswaan Abdul Latif, termasuk PTS mana yang meluluskan Abdul Latif hanya dengan 85 SKS. Anggota Komisi X DPR, Asdi Narang, menilai ada kejanggalan dengan ijazah S-1 Abdul Latif yang didapat melalui penilaian hasil belajar mahasiswa hanya memiliki 85 SKS. Seuai aturan, setidaknya lulusan S-1 itu minimal menempuh 144 SKS. Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi Dirjen Dikti tentang Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983 pada Bab III Pasal 3.5 disebutkan bahwa keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya 144 SKS hingga 160 SKS. Aturan itu juga terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan, keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya mendapat 144 SKS hingga 160 SKS. “Apabila data-data itu benar, saya akan pertanyakan kepada Menristek Dikti dalam rapat dengar pendapat. Ini (ijazah dengan 85 SKS) tidak benar, apalagi Menristek Dikti sudah melakukan tindakan tegas terhadap perguruan tinggi swasta yang mengeluarkan ijazah abal-abal,” janji Asdi Narang, yang asli putra Kalimantan. war

 

Berita Kriminal Lainnya