Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Hindari Bentrok TNI-Polri,

3 Regulasi Wajib Direvisi

JAKARTA (Realita)- Setidaknya ada tiga regulasi yang perlu direvisi agar berbagai pihak tidak salah kaprah menyikapi pengadaan persenjataan Polri.

"Revisi ini juga untuk menghindari konflik TNI-Polri," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan tertulis kepada Realita.co, Rabu (13/10).

Neta S Pane.

IPW menilai ketiga regulasi yang perlu direvisi itu adalah Keppres No 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Inpres No 9 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api serta Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur persenjataan. "Ketiga regulasi itu bertentangan dengan sejumlah undang undang," kata Neta S Pane.

Ia mengatakan, bila regulasi ini tidak direvisi maka akan terus terjadi polemik dan sikap salah kaprah dari kedua institusi, TNI maupun Polri dalam menyikapi persenjataan mereka.

Dalam beberapa pernyataannya, IPW menilai, sejumlah kalangan sudah salah kaprah dalam menyikapi persenjataan Polri. Sejak reformasi di mana Polri terpisah dari TNI, secara hukum TNI tidak lagi bisa mencampuri urusan institusi kepolisian. TNI dan Polri saat ini berada dalam posisi setara sesuai UUD 1945.

"Polri dan TNI memiliki undang-undang sendiri. TNI tidak diperbolehkan mengintervensi Polri. Sebaliknya, Polri juga tidak boleh mengintervensi TNI," ujarnya.

Ia mengatakan UUD 1945 mengatur tugas TNI menjaga pertahanan. Sedangkan, tugas Polri menjaga keamanan serta melakukan penegakan hukum.

Jadi, dalam mengimpor senjata untuk melengkapi kebutuhan personelnya maka Polri memiliki otoritas sendiri. "Tapi anehnya, kenapa TNI mengintervensi dan menahan senjata Brimob di Bandara Soetta Jakarta dan berbagai pihak mendiamkannya. DPR sebagai pengawal regulasi dan mitra kerja TNI-Polri pun tidak bersuara," kata Neta..

Padahal, menurutnya, payung hukum yang digunakan TNI untuk menahan persenjataan Polri tersebut sangat lemah, yakni Inpres No. 9 Tahun 1976 yang dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan No 7 tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010.

"Seharusnya, setelah pemisahan TNI-Polri, Inpres tersebut tidak berlaku lagi. Sejak terpisahnya Polri dari TNI dalam struktur kenegaraan, tidak dikenal lagi lembaga bernama kementerian pertahanan dan keamanan. Sementara Inpres yang digunakan masih mengacu kepada keberadaan menteri pertahanan dan keamanan," tandasnya.

Karenanya, menurut dia, Kesemrawutan hukum inilah yang membuat polemik persenjataan mencuat ke permukaan dan seharusnya DPR harus menatanya agar tidak terjadi benturan antara TNI dan Polri sebagai akibat salah kaprah mempersepsikan payung hukum persenjataan Polri.

Menurutnya, masalah ini harus segera dituntaskan karena dalam waktu dekat Polri akan kembali memasukkan senjata impor sebanyak 12.500 pucuk senjata. Berdasarkan kontrak, paling lambat tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 12.500 pucuk senjata itu sudah harus mendarat di Bandara Soetta Jakarta. "Bila urusan regulasi ini tetap jadi polemik bisa-bisa ke 12.500 pucuk senjata Polri itu kembali ditahan TNI," kata Neta. war

 

Berita Nasional Lainnya