Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
ICW Duga 3 Jaksa Penyidik Kasus Pinangki,

Melanggar Kode Etik

JAKARTA (Realita)- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga jaksa penyidik kasus Pinangki Sirna Malasari kepada Komisi Kejaksaan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pinangki saat masih bebas dan hidup mewah.

Tiga jaksa itu berinisial SA, WT dan IP.

"Pelaporan dilakukan pukul 12.00 WIB dan diterima oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (14/10).

Ia menuturkan setidaknya terdapat empat poin dugaan pelanggaran kode etik. Pertama mengenai dugaan tidak menggali kebenaran materil berdasarkan keterangan Pinangki yang mengaku bahwa Djoko Tjandra percaya begitu saja terhadap dirinya untuk membebaskan dari hukuman bui dengan fatwa Mahkamah Agung (MA).

ICW, tutur Kurnia, menduga ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan tersebut. Satu di antaranya perihal ketidakmungkinan jaksa yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu mengurus buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

"Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa Penyidik tidak mendalami lebih lanjut keterangan Pinangki, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 KUHAP," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Kurnia, fatwa MA hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara bukan individu. "Jika dalam konteks kasus Pinangki fatwa yang diinginkan melalui Kejaksaan Agung, maka pertanyaan lanjutan: Apa tugas dan kewenangan Pinangki sehingga bisa mengurus sebuah fatwa dari lembaga negara (dalam hal ini Kejaksaan Agung)? Lalu apa yang membuat Djoko S Tjandra percaya?," imbuhnya.

Kurnia melanjutkan dugaan pelanggaran kode etik berikutnya adalah tidak ada tindak lanjut mengenai hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi dari media, Kurnia mengatakan Pinangki turut melaporkan pertemuannya dengan Djoko Tjandra kepada pimpinannya di Korps Adhyaksa.

"Apakah Penyidik telah menelusuri saat proses penyidikan, siapa sebenarnya Pimpinan yang diduga dimaksud oleh Pinangki?," ucap Kurnia.

Kemudian yang ketiga perihal dugaan penyidik tidak mendalami peran pihak lain yang disinyalir terlibat dalam perkara Pinangki, seperti petunjuk 'Bapakku-Bapakmu'.

Dan dugaan kode etik terakhir, terang Kurnia, adalah dugaan tidak ada koordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor.

"Pada tanggal 4 September 2020, KPK telah resmi menerbitkan surat perintah supervisi terhadap penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung. Semestinya, setiap tahapan penanganan perkara tersebut Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK," imbuh dia.

"Namun, pada tanggal 15 September 2020 Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," lanjutnya.cn


 

Berita Hukum Lainnya