Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Ijazah Bupati HST

Tidak Sah

JAKARTA (Realita) – Ijazah strata satu (S-1) Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, yang hanya memiliki 85 satuan kredit semester (SKS), sangat diragukan keabsahannya.

Abdul Latif.

Dan, ijazah S-1 yang tak memenuhi syarat minimal 140 SKS adalah tidak sah sebagai sarjana. “Itu tidak sah. Tidak boleh ijazah S-1 hanya dengan 85 SKS. Minimal S-1 itu 140 SKS,” ujar Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta, Dr. R.M., Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., menjawab Realita.co seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa (6/12). Ia mengatakan, kelulusan S-1 minimal 140 SKS itu tujuan yang diharapkan ada kompetensi tertentu yang dibisa dipenuhi, sehingga ketika lulus bisa memenuhi skill tertentu. “Jadi ada kompetensi yang harus dicapai. Kompentensi itu baru tercapai kalau 140 SKS,” ujar Dr. R.M. Gatot P. Soemartono. Dengan demikian, tambahnya, apabila oknum bupati Hulu Sungai Tengah itu memiliki ijazah di bawah 140 SKS maka belum bisa dikatakan sebagai sarjana. “Tingkatannya itu ada D-1, D-2, D-3. Misal D-2, maka SKS yang dicapai itu di bawah 140 SKS. Dan, D-2 itu belum sarjana tapi masih diploma,” ujarnya memberi contoh. Oleh karena itu, tambahnya, bila ada perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengeluarkan 85 SKS untuk S-1 maka hal itu tidak sah. “Tentu saja tidak bisa diakui. Dalam penyetaraannya, Kopertis juga tidak akan mengakui ijazah itu,” tandasnya. Seperti diketahui, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ia diduga memiliki dua ijazah strata satu (S-1) dan strata dua (S-2) bermasalah. Bahkan, ijazah S-1 milik Abdul Latif ada yang hanya memiliki 85 satuan kredit semester (SKS). Sesuai aturan, lulusan S-1 minimal memiliki 144 SKS. Koordinator Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum Kalimantan Selatan, Subhan Saputra, yang juga mantan cabup HST, membenarkan melaporkan mantan rivalnya, Abdul Latif, ke Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan TBL/160/III/2016. Abdul Latif dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Dalam laporanya,Subhan membawa hasil konfirmasi ke Kopertis VII Surabaya dan Dirjen Dikti. Kopertis VII menyatakan tiga hal. Pertama, tiga perguruan tinggi swasta yakni ITPS, UASS maupun UPB Surabaya mengakui Abdul Latif merupakan alumninya. Kedua, ketiga PTS tersebut tidak bisa menunjukkan bukti perjalanan studi Abdul Latif dan ketiga, Abdul Latif merupakan mahasiswa program studi di luar daerah (Kalimantan). Sedang Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti juga menyatakan tiga hal.Pertama, data induk, KRS per semester, daftar induk per semester, skripsi dan lainnya hilang akibat terjadi bencana banjir pada tahun 2008 sehingga data yang bersangkutan tidak ditemukan. Kedua, Abdul Latif adalah alumni penyelenggaraan program studi di luar daerah. Ketiga, hasil pencarian mahasiswa di datebase EPSBED pada pelaporan 2002-1, terdapat nama Abdul Latif. Namun NIM, dan tempat, tanggal lahir berbeda. Selain memberikan tiga poin kesimpulan tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga menyebutkan bahwa data Abdul Latif ada pada PD-DIKTI. Namun proses pembelajaran hanya 85 SKS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak menyebut nama perguruan tinggi swasta ketika menerangkan hilangnya data-data kemahasiswaan Abdul Latif, termasuk PTS mana yang meluluskan Abdul Latif hanya dengan 85 SKS. Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi Dirjen Dikti tentang Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983 pada Bab III Pasal 3.5 disebutkan bahwa keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya 144 SKS hingga 160 SKS. Aturan itu juga terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan, keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya mendapat 144 SKS hingga 160 SKS. war

 

Berita Kriminal Lainnya