Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Ini Bahayanya

Revisi UU KPK!

JAKARTA (Realita)- Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, langkah DPR yang terkesan buru-buru menetapkan revisi UU KPK di akhir masa jabatannya bukan sesuatu yang aneh.

Ray rangkuti.

Apa yang dilakukan DPR menurutnya sudah terbaca jauh-jauh hari.

"Ini kan ambisi mereka sejak dari awal. Jadi momentum ini kelihatan memang sudah direncanakan. Keinginan untuk merevisi ini kan sudah lama. Sebelumnya juga sudah banyak (anggota DPR) yang ingin UU ini direvisi, bahkan (KPK) dibubarkan kan? Fahri Hamzah itu bahkan menginginkan (KPK) dibubarkan," ujar Ray Rangkuti, Jumat (6/9/2019) petang.

Namun, dia mengaku heran dengan anggota DPR yang tak lagi terpilih untuk periode mendatang. Menurut Ray, harusnya mereka meninggalkan DPR dengan kesan positif dari masyarakat.

"Bukan keluar dari DPR itu angkat kaki, angkat koper, dengan caci maki orang. Saya nggak habis pikir. Menyedihkan sekali mereka meninggalkan DPR dengan membuat UU yang mendapatakan protes begitu banyak," ujar dia.

Apalagi, lanjut dia, seandainya revisi yang digagas DPR itu menjadi kenyataan, akibatnya sungguh berbahaya bagi KPK di masa depan. Salah satunya revisi soal KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Jika KPK boleh mengeluarkan SP3, itu memungkinkan orang-orang di KPK bisa memperjualbelikan kasus. Saya tetapkan kamu dulu sebagai tersangka, kemudian ada negosiasi, kemudian besok deal, ya sudah saya keluarkan SP3. Seperti apa yang terjadi selama ini di kepolisian dan di kejaksaan," tutur Ray.

Demikian pula dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK yang akan dibentuk DPR. Hal ini menurut dia menjadi tak relevan, karena sebuah organisasi yang dipimpin secara kolektif kolegial justru tak lagi membutuhkan dewan pengawas.

"Dewan pengawas itu dibutuhkan kalau sifat kepemimpinannya tunggal. Partai politik itu ada dewan pengawas karena kepemimpinannya tunggal. Kalau tunggal itu kan dia buat aturan yang tidak diawasi, kalau kolektif kolegial itu satu orang nggak bisa buat aturan kecuali bersama-sama. Di situlah saling koreksi terjadi," papar Ray.

Untuk itu, yang bisa menghentikan langkah DPR ini hanyalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut, Presiden harus berani bersikap untuk melindungi lembaga KPK.

"Presiden bisa tidak membuat ampres (amanat presiden) sehingga poin revisi ini nggak dibahas sekarang. Pertama karena cacat prosedural, juga cacat pengambilan keputusan, isinya juga bertentangan dengan keinginan untuk memperkuat KPK," jelas Ray


 

Berita Hukum Lainnya