Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Ini Keterangan Saksi Atas Kasus Jual

Beli Tanah Dalam Sidang Hiu Kok Ming

SURABAYA (Realita) - Dua saksi dihadirkan dalam kasus penipuan 30 miliar dengan terdakwa Hiu Kok Ming.

Saksi saat memberikan keterangan di PN Surabaya

Mereka adalah Njio Tjay Tjin alias Iskandar dan Kristono.

Njio Tjay Tjin alias Iskandar adalah makelar yang menjual tanah di Bekasi milik terdakwa Hiu Kok Min kepada Widjijono Nurhadi, sedangkan Kristiono adalah notaris yang pernah membuat akta pelepasan antara PT.  Adhi Realiti, sebagai pemilik asal atas 5 hektar di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dengan terdakwa Hiu Kok Min.

Saksi Njio Tjay Tjin alias Iskandar, dalam kesaksiannya mengatakan pada September 2011 dia disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan tanah miliknya yang berada di daerah Kalimalang, Bekasi, dan dikatakan bahwa surat-surat tanah tersebut dalam kondisi clear and clean.

"Setelah itu saya keliling-keliling ke Singapura, Malaysia hingga ke Thailand untuk mencari pembeli, tapi tidak mendapatkan pembeli. Setelah itu saya minta tolong ke Pak The Dody Widodo dibantu mencarikan pembeli, lalu saya diajak Pak Dody Widodo  ke kantor PT. Mutiara Langgeng dan menawarkan tanah milik terdakwa Hiu Kok Ming kepada Pak Widjijono Nurhadi, dan berhasil dia beli," ujar saksi Iskandar. 

Saksi juga mengaku setelah itu dirinya juga diminta ikut ke kantor Notaris Priyatno sebagai saksi dalam transaksi jual beli tanah di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, antara terdakwa dengan Widjijono Nurhadi. 

"Namun jual beli tersebut sempat akan dibatalkan oleh Widjijono Nurhadi, sebab surat-suratnya belum selesai. Tapi setelah terdakwa memberikan jaminan 5 sertifikat ditambah cover notes dari notaris, akhirnya Akta jual beli ditandatangani. Di Akta itu terdakwa berjanji akan menyelesaikan sertifikatnya dalam jangka waktu 6 bulan, dan jika belum selesai akan dikenai denda 10 juta perhari," tandas saksi.

Dalam meja persidangan, Sudiman Sidabuke, selaku pengacara terdakwa sempat bertanya kepada saksi, apakah dirinya pernah mendapatkan komisi dalam jual beli tersebut,? saksi menjawab, sebagai perantara jual beli, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan komisi.

Ditanya lagi oleh Sudiman, apakah saksi pernah menerima uang Rp 520 juta dari terdakwa untuk pengurusan surat-surat tanah di BPN Bekasi,? Saksi menjawab kalau uang 520 juta tersebut bukan diperuntukan sebagai biaya pengurusan sertifikat. Melainkan sebagai biaya operasional untuk dirinya mencari pembeli kemana-mana, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand.

Mendengar jawaban seperti itu, Sudiman pun menganggap aneh, kalau uang 520 juta hanya dipakai saksi sebagai biaya operasional mencari pembeli semata. Sebaliknya Sudiman tetap berkeyakinan kalau uang 520 juta tersebut diberikan oleh terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat di BPN Bekasi. 

"Rasanya sangat aneh kalau uang 520 juta, hanya dipakai untuk mempertemukan terdakwa dengan The Doddy Widodo dan Widjijono Nurhadi , dan bukan sebagai biaya untuk pengurusan sertifikat. Makanya kami tidak heran kalau saudara pernah dipidana 2 tahun penjara akibat menggelapkan uang terdakwa," celetuk Sudiman Sidabuke. 

Sementara saksi kedua yaitu Kristiono, mengakui bahwa dirinya pada September 2011 pernah membuatkan Akta pelepasan antara PT. Adhi Realiti sebagai anak perusahaan dari PT. Adhi Karya terhadap 5 hektar tanah di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dengan terdakwa Hiu Kok Min. 

Menurut Kristono, pelepasan tersebut tidak bermasalah sebab tanah tersebut berstatus aktiva lancar didaftar aset milik Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

"Dan memang dari PT. Adhi Karya dinyatakan itu sebagai aktiva lancar, sehingga tidak diperlukan persetujuan penyertaan dari Pemerintah. Permohonan pelepasan itu diajukan oleh terdakwa Hiu Kok Min melalui Jefri," kata saksi Notaris Kristono. 

Diketahui, sengketa tanah ini terjadi ketika Hiu Kok Ming menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 5 Ha kepada pelapor Widjijono Nurhadi di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi.

Di kemudian hari, ternyata tanah 5 hektar di Bekasi tersebut belum sah menjadi milik terlapor karena terkendala belum keluarnya sertifikat dari BPN.ys

 

Berita Hukum Lainnya