Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Ini Komentar Dewan Kehormatan Peradi

Jatim Atas Protes Advokat Masbuhin

SURABAYA (Realita)- Diprotes karena dinilai tidak adil dalam menjatuhkan hukuman kepada advokat Masbuhin, Majelis Dewan Kehormatan (DK) Peradi Propinsi Jawa Timur mulai angkat bicara.

advokat Pieter Talaway

Melalui advokat Pieter Talaway, majelis DK Peradi Jawa Timur menilai, ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Masbuhin, ketika ia sedang menjalankan profesinya sebagai seorang advokat.

Ketika majelis DK memeriksa perkara ini, lanjut Pieter bukti-bukti yang dipakai majelis dewan Kehormatan ketika memeriksa Masbuhin adalah bukti-bukti yang diajukan Masbuhin dan pengacaranya sendiri.

“Kalau bukti dari pengadu, adanya surat kuasa yang dibuat Masbuhin dengan pihak Sipoa. Isi kuasanya, membela, mendampingi kepentingan. Jika disebutkan kepentingan, berarti ada dua kepentingan”kata Pieter saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/11/2020).

Yang pertama kepentingan pelapor dalam hal ini adalah victim atau korban. Dari sisi korban, pastinya menginginkan terdakwanya dihukum berat. Selain itu, sebagai victim, juga menginginkan barangnya disita dan dapat dilelang sehingga uang para korban itu dapat kembali.

“Tetapi jika advokat itu membela terdakwa, ia menginginkan hukuman bagi terdakwa itu rendah, barang bukti kembali ke terdakwa,” jelas Pieter.

Di perkara ini, Pieter mengatakan, faktanya jika kita melihat surat kuasanya, Masbuhin yang aktif meminta kepada Kejaksaan Agung supaya tidak banding, padahal putusan enam bulan itu sangat rendah, mengingat korbannya sangat banyak, kerugiannya pun sampai miliaran rupiah. Permintaan Masbuhin kepada Kejagung itu tertulis dan tertuang dalam sebuah surat.

Pieter juga mengkritik surat kuasa yang dibuat dimana dalam surat itu menjelaskan bahwa Masbuhin diberi kuasa untuk mengambil barang bukti.

Jika memang surat kuasa itu untuk mengambil barang bukti, mengapa isinya berbunyi membela kepentingan. Kalau memang untuk mengambil barang bukti, menurut Pieter, tinggal membuat surat yang isinya penyerahan barang bukti dan diberikan kepada siapa yang ditunjuk.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa surat kuasa khusus yang diberikan kepada Masbuhin walaupun konteksnya untuk mengambil barang bukti, bisa dimaknai adanya kepentingan membela yang dilakukan Masbuhin baik secara pidana maupun perdata. Sebagai seorang lawyer, Masbuhin sebenarnya sudah paham sekali terkait masalah itu,” kata Pieter.

Jika Masbuhin itu adalah seorang lawyer, Pieter menambahkan, mengapa ketika membuat surat kuasa itu begitu luas artinya? Mengapa dalam surat khuasa itu tidak ditulis saja untuk pengambilan barang bukti?

Pieter sebenarnya mengaku, walaupun penilaian itu berdasarkan surat kuasa saja masih belum begitu kuat untuk menjatuhkan hukuman. Namun, yang membuat majelis dewan kehormaran semakin yakin ada pelanggaran kode etik hingga akhirnya menjatuhkan hukuman adalah dari tingkah laku Masbuhin.

Tingkah laku menurut Pieter ini seperti, ketika awal menghadapi para pengadu dan hendak melaporkan para terdakwa, Masbuhin mengatakan punya jurus hebat untuk menjerat para direksi Sipoa itu.

Jurus yang dimaksud Masbuhin itu adalah masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun tiba-tiba Masbuhin mengubah strategi bahkan meminta kepada jaksa supaya tidak melakukan banding.

“Dengan tidak melakukan upaya hukum banding berarti ada kepentingan yang sudah dilakukan Masbuhin untuk memperjuangkan para direksi Sipoa yang menjadi tersangka hingga akhirnya menjadi terdakwa dan disidangkan,” tandasnya.

Hal lain yang mengindikasikan Masbuhin dinilai bersalah dan layak untuk dihukum adalah bunyi putusan hakim yang menyatakan semua barang bukti yang nilainya Rp. 1,5 trilun itu dikembalikan kepada para terdakwa, sedangkan Masbuhin tidak berupaya melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Dimana letak tanggungjawabnya sebagai lawyer yang mempunyai kepentingan membela para victim atau korban?

Persoalan yang dibela Masbuhin ini sebenarnya belum tuntas, jika untuk kepentingan para konsumen Sipoa. Jika Masbuhin berargumen bahwa barang bukti yang dikembalikan ke para terdakwa itu nantinya dapat segera dipergunakan untuk membayar refund para konsumen Sipoa, juga kurang tepat. Kenapa Masbuhin tidak meminta uang saja dan membayarkannya sebagai refund lagi? Atau menggantikannya dengan sebidang tanah? Jika hal itu dilakukan, Pieter mengatakan, para pengadu akan sangat bangga akan kinerja Masbuhin dan bisa dibilang sukses.

Ditambahkan Pieter, Masbuhin seharusnya bisa memperjuangkan kepentingan klien yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu ya termasuk menuntaskan permasalahan kliennya. Untuk perkara Sipoa itu sendiri, menurut Pieter, perjuangan yang hakiki itu adalah sampai seluruh konsumen yang notabene adalah victim, mendapatkan ganti rugi atau refund.

Pieter Talaway juga berpendapat mengenai sertifikat-sertifikat yang diserahkan kepada para korban Sipoa. Menurut Pieter, penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut hanya sebatas jaminan, belum penyelesaian.

Bukan hanya itu, ketika sertifikat-sertifikat itu diserahkan kepada seluruh konsumen, mereka ini tidak diberikan kuasa menjual. Hal inilah yang membuat sebagian besar para korban Sipoa ini marah.

“Dari sisi konsumen yang menjadi korban, sertifikat-sertifikat itu hanya sebatas jaminan yang tenggang waktu 10 tahun baru bisa selesai sedangkan dari sisi Sipoa, tentu sangat diuntungkan sekali,” imbuh Pieter.

Sipoa tentu sangat diuntungkan, selain hukuman yang diterima tiga direksi Sipoa tersebut begitu ringan, jaminan berupa tiga sertifikat tersebut nilainya Rp. 1,5 triliun. Aset Sipoa yang bernilai triliun ini bisa diselamatkan.

Secara pribadi, Pieter Talaway mengakui bahwa Masbuhin sudah bekerja, menjalankan profesinya sebagai advokat. Namun, pekerjaan Masbuhin itu belum tuntas.ys

 

Berita Hukum Lainnya