Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Intelijen Kejaksaan Temukan Aset

Terpidana Korupsi Senilai Triliunan Rupiah

JAKARTA (Realita) - Kejaksaan Agung (Kejagung) selama kurun waktu Januari- September 2019 menemukan sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi.

Hal itu dikatakan Dr Chairul Amir SH MH, Direktur C Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (09/10/2019).

Chairul Amir.

Menurut Chairul Amir, temuan ini merupakan bagian dari 39 perkara atau terpidana yang diminta oleh jajaran Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung kepada Direktorat C untuk ditelusuri asetnya (asset tracing).

Dari 39 perkara tersebut, Pidsus Kejagung mencari aset para terpidana itu mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah itu, angka terbesar Rp1,4 triliun adalah uang pengganti kerugian negara yang harus disita dari terpidana Abdul Harman Al-Idrus.

“Hasil yang didapat selama sembilan bulan adalah ditemukan 37 unit kendaraan roda dua serta 75 petak lahan berupa tanah kebun, tanah saja, serta tanah dan bangunan. Aset teridentifikasi milik terpidana dan keluarganya,” kata Chairul.

Namun Chairul mengaku tidak menghitung nilai aset yang sudah ditemukan. “Tugas kami tidak sampai ke situ. Kami serahkan temuan itu ke Direktur Upaya Hukum dan Eksaminasi Pidsus. Nanti mereka yang menaksir nilai aset berdasarkan perhitungan dari appraisal,” kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menjelaskan, direktorat yang dipimpinnya memang memiliki unit kerja penelusuran aset (asset tracing) yang mekanisme kerjanya membantu bidang lain, terutama Pidsus, Pusat Pemulihan Aset (PPA), Pidum, dan Perdata. 

Penelusuran itu dilakukan terhadap aset-aset yang diduga milik terdakwa yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang tidak ditemukan saat penyidikan, persidangan, sampai putusan dijatuhkan.

“Jadi tim penelusuran aset  melakukan penyelidikan terhadap aset-aset terpidana yang perkaranya sudah diputus dan diminta bayar uang pengganti,” imbuhnya.

Di bagian lain, Chairul mengatakan bahwa pihaknya pun baru saja mengembalikan dua pulau di Sulawesi Selatan kepada Pemkot Makasar.

Pengembalian dua pulau itu, yaitu Pulau Lae Lae dan Pulau Samalona, dilakukan karena berdasarkan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan ditemukan bahwa kedua pulau itu tidak dikelola secara optimal oleh pihak ketiga.

“Pihak ketiga itu diberi konsesi mengelola pulau 25 tahun sejak 1991 untuk mengembangkan pariwisata. Ternyata kewajiban  membangun tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ketimbang di kemudian hari terjadi masalah seperti beralihnya hak kepemilikan, kami menyarankan agar hak pengelolaan dicabut dan dikembalikan ke Pemkot Makasar,” kata Chairul.

Ditambahkan, perjanjian pengelolaan pulau oleh pihak ketiga tidak memuat hal-hal yang detil tentang hak dan kewajiban pengelola. Karena itu ke depan Kejaksaan meminta agar Pemkot Makasar lebih tertib lagi memberikan izin pengelolaan aset kepada pihak lain. hrd

 

Berita Hukum Lainnya