Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Ir. Mindo Sianipar,

Anggota MPR RI dari PDI Perjuangan Gelar Serap Aspirasi di Kabupaten Mojokerto

MOJOKERTO (Realita)- Anggota MPR RI dari PDI Perjuangan  Dapil Jawa Timur VIII, Ir.

Anggota MPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur VIII, Ir. Mindo Sianipar (merah) mengadakan kegiatan serap aspirasi masyarakat pada hari Selasa siang (10/11/20).

Mindo Sianipar  mengadakan kegiatan serap aspirasi  masyarakat pada hari Selasa siang (10/11/20).

Acara kegiatan ini turut serta juga Bapak Yustinus Ariyanto selaku pemateri penguatan Sistem Presidensil. Karena setelah sistem pemerintahan yang sudah berlangsung selama ini, kerap dipengaruhi oleh `bargain` politik dari berbagai parpol dan kepentingan.

Dia menjelaskan, hubungan antar masing-masing cabang kekuasaan (trias politica : eksekutif, legislatif dan yudikatif)  pada sistem pemerintahan Indonesia menggunakan prinsip checks and balances atau saling mengawasi dan mengontrol antar cabang. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang stabil dan menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dalam institusi pemerintah yang melanggar konstitusi negara. “ Negara yang menganut sistem presidensil akan menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, kedudukan presiden merupakan kedudukan yang kuat di dalam menjalankan sistem permerintahan,”  kata  Ir. Mindo Sianipar yang juga menduduki jabatan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Dipaparkan oleh  anggota  MPR RI tersebut, rumusan UUD 945 sebelum amandemen telah memuat dua karakteristik sistem presidensil. Pertama, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri. 

“Namun demikian, sistem presidensil tersebut belum murni. Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensil di Indonesia baru dimulai pada era reformasi ini, seiring dengan amandemen UUD Negara RI tahun 1945 untuk keempat kalinya sejak masa reformasi berjalan.”

Ir. Mindo Sianipar menguraikan dari sejumlah pakar mengatakan setidaknya ada empat hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD negara RI tahun 1945. 

Pertama, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap. 

Kedua, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi "check and balance" dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. 

Ketiga, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Keempat, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik.

Sehingga Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai sebuah tatanan utuh yang terdiri dari bermacam macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan serta memengaruhi dalam mencapaian fungsi dan tujuan pemerintahan. Sistem ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pertahanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Dalam sesi serap aspirasi masyarakat tersebut juga ada keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan pupuk yang terjadi. Saat membuituhkan pupuk, ternyata persediaan di kios resmi tidak ada sehingga petani kesulitan dalam melakukan pemupukan tanaman yang membutuhkan pupuk agar bisa maksimal dalam panen nanti. Disebutkan juga jika menggunakan pupuk non subsidi, maka hasil panen kering sawah tidak mampu untuk mencukupi menutup biaya operasional selama budidaya.

Bapak Mindo Sianipar menjelaskan memang ada kelangkaan pupuk yg belum mampu terpenuhi ke petani karena subsidi pupuk sementara memang dialihkan guna penanganan Covid 19. Namun Ir. Mindo Sianipar menjelaskan jika mulai September sudah dibenahi terkait kuota subsidi sehingga pada musim tanam raya nanti tidak ada kelangkaan pupuk. 

Suparno selaku Kepala Dusun Brayuwetan Desa Brayublandong juga menanyakan terkait Kartu Tani. Info dari PPL pertanian jika petani tidak punya kartu tani, maka tidak akan dapat pupuk subsidi. Padahal petani sudah mengajukan pembuatan kartu tani namun sampai hari ini masih belum bisa didapatkan. 

Terkait hal ini, Mindo Sianipar menjelaskan jika dasar utama petani mendapatkan subsidi pupuk adalah dengan mengisi RDKK yang dikoordinir oleh ketua kelompok. Selama belum mendapatkan kartu tani namun sudah mengajukan RDKK, maka petani berhak mendapatkan subsidi pupuk sesuai aturan pemerintah. Karena dalam proses penggunaan kartu tani dalam bertransaksi, dibutuhkan alat gesek  yang bernama EDC dan alat ini juga membutuhkan jaringan internet agar bisa berfungsi. Masalahnya, tidak semua wilayah di indonesia mempunyai jaringan internet seperti di pulau jawa. Maka itulah yg menjadi dasar jika RDKK bisa di gunakan sebagai pembelian pupuk bersubsidi. 

Acara giat ini selesai tepat pada pukul 16.30 WIB yang kemudian ditutup dengan acara ramah tamah dan makan bersama.sam

Ir. Mindo Sianipar (merah) foto bersama para peserta serap aspirasi.
 

Berita Politik Lainnya