Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Iuran BPJS Naik,

Subsidi Listrik Dicabut...Apalagi?

JAKARTA (Realita)- Pemerintah dan DPR kompak memutuskan pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA untuk 24,4 juta orang pelanggan.

Kenaikan harga yang tak terbendung.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pencabutan tersebut dilakukan tidak disertai transparansi.

Tulus mengatakan, pencabutan subsidi listrik tersebut karena sudah termasuk golongan mampu. "Pemerintah jangan terlalu mudah menstigmatisasi bahwa mereka adalah golongan mampu tanpa deskripsi dan verivikasi data yang transparan,  akuntabel bahkan kredibel," kata Tulus, Sabtu (7/9).

Tulus mengatakan pemerintah harus menunjukkan dengan indikator yang terukur. Beberapa di antaranya mengenai faktor yang membuat 24,4 juta pelanggan tersebut digolongkan mampu sehingga subsidi dicabut.

"Ini harus jelas apakah karena pendapatannya mengalami peningkatan? Atau indikator apa? Jangan jangan hanya sulapan saja," tutur Tulus.

Dia menilai, jika pemerintah bermaksud mengurangi tingginya subsidi energi maka lebih baik memangkas subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg). Sebab, menurut Tulus pemanfaatan gas elpiji 3 kg banyak yang salah sasaran, dibanding subsidi listrik.

Tulus mengatakan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat terbuka sehingga siapapun dapat membeli. "Tak peduli rumah tangga miskin atau rumah tangga kaya. Padahal peruntukan gas elpiji 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin," ungkap Tulus.

Untuk itu, Tulus menegaskan, pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Dia menilai hal tersebut berpotensi meningkatkan tingginya laju inflasi  dan memukul daya beli masyarakat.

Apalagi, kata dia, jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen juga turut diberlakukan. Oleh karena itu, Tulus meminta pemerintah seharusnya tidak melakukan kebijakan tersebut secara serentak.

"Bahkan idealnya subsidi listrik yang dicabut itu langsung direalokasi untuk subsidi ke BPJS Kesehatan, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dinaikkan," jelas Tulus.

YLKI juga meminta agar dana pencabutan subsidi listrik tersebut juga sebagian untuk memberikan insentif ke pedesaan melalui dana desa. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan sumber sumber energi baru terbarukan (EBT) tidak hanya untuk pengerasan jalan saja atau untuk konblokisasi.

Meskipun begitu, Tulus mengakui subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 sangat tinggi lebih dari Rp 157 triliun. Dari total tersebut, lebih dari Rp 65 triliun adalah untuk subsidi listrik.

"Jika mengacu pada data empirik ini, maka pencabutan subsidi tersebut menjadi hal yang bisa dipahami," tutur Tulus.

Sebelumnya, pemerintah akan mencabut subsidi untuk pelanggan rumah tangga mampu 900 VA pada tahun depan. Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Abumanan mengatakan kebijakan itu guna subsidi lebih tepat sasaran ke depan. PLN, kata dia, selama ini memberikan subsidi kepada pelanggan 900 VA dan 450 VA.

 

Berita Layanan Publik Lainnya