Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Jadi Andalan Utama Berantas Korupsi,

Mardani Soroti Revisi UU KPK

JAKARTA (Realita) - Pemberantasan kasus korupsi saat ini masih menjadi agenda utama di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Namun, dengan disahkannya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini pun menjadi sorotan bagi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Bahkan dirinya menganggap wajar jika masyarakat merasa khawatir dengan keputusan tersebut. Mengingat, KPK masih menjadi andalan utama dlm pemberantasan korupsi dan mendapat apresiasi yang luas dari masyarakat.

Mardani mengaku, dalam revisi tersebut, ada sejumlah poin yang menjadi sorotan baginya. Seperti halnya terkait dengan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan SP3, sampai status pegawai KPK.

"Untuk isu penyadapan, sering kali hal ini menjadi pintu utama bagi KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Sering pula hasil sadapan yang dilakukan KPK menjadi bukti penting di persidangan. Maka saya melihat, usulan penyadapan perlu mendapatkan izin dari dewan pengawas, sebaiknya tida perlu dilakukan. Di sisi lain bahwa penyadapan itu harus akuntabel itu benar, dan KPK sudah menyesuaikan hal tersebut dengan prinsip-prinsip akuntabilitas," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya, aspek prosedur lah yang perlu dirapikan agar ke depan tidak disalahgunakan. Ia mengatakqn bahwa dibutuhkan standar prosedur yang jelas sebagai pijakan KPK. Perlu hati-hati dalam merumuskan hal ini karena berkaitan dengan hak asasi masyarakat secara luas.

"Belum llagi untuk aspek ini, KPK dalam RUU Penyadapan, tidak perlu melakukan izin ketua pengadilan/ketua Mahkamah Agung (MA). Hal ini perlu dirumuskan secara baik agar aturan yang dihasilkan menjadi sempurna dan tidak menabrak aturan yang lain," tegasnya.

Selain itu, terkait dewan pengawas, dirinya menyadari kegelisahan publik yang khawatir agenda pemberantasan korupsi menjadi terhambat atas luasnya wewenang yang dimiliki dewan pengawas. Salah satunya wewenang untuk memberikan izin pada KPK dalam melakukan penyadapan. Seperti yang tertera dalam draft revisi Pasal 12 huruf a; penyadadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas.

"Komposisi dewan pengawas juga dianggap sebagai upaya lain dalam pelemahan KPK. Dalam draft revisi Pasal 37A, disebutkan bahwa, dewan pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan pengawas ini yang kemudian dipiih oleh presiden melalui pembentukan panitia seleksi dan dipilih oleh DPR. Dalam beberapa hal saya melihat hal ini tidak boleh dijadikan bargaining politik. Justru ini dapat memperpanjang rantai pekerjaan KPK," jelasnya.

"Wajar jika publik menganggap ini upaya pemerintah dan DPR untuk ikut campur tangan terhadap kinerja KPK. Garis tegasnya, ini tidak boleh dijadikan kepentingan politik. Kita perlu efektifkan dan menguatkan wewenang pengawas internal/penasihat KPK. Sekaligus menjadi momentum DPR, BPK, organisasi-organisasi masyarakat, LSM Anti Korupsi, dan terutama publik agar senantiasa untuk terus mengawasi kinerja KPK. Karena kita tidak bisa hanya bergantung pada pengawas internal/penasihat KPK," sambungnya.

 Kemudian, terkait kewenangan menerbitkan SP3, hal ini tertera dlm draf revisi Pasal 40 ayat 1 yg berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun”.

Usulan ini, kata Mardani, perlu didalami secara matang. Mengingat ada putusan MK tahun 2003, 2006, dan 2010 yang menyatakan KPK tidak berwenang menerbitkan SP3. Ada aturan final yang mengikat terkait hal ini. Terlebih dalam praktiknya, KPK kerap hadapi kasus-kasus besar dengan tingkat kesulitan penanganan perkara, sehingga mungkin saja KPK memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk menangani kasus tersebut. Belum lagi potensi penghambatan kasus secara administrasi sehingga bisa diundur lebih dari setahun.

"Kemudian mengenai aspek pegawai KPK terutama kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik. KPK ini spesial karena dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri. Hal tersebut tertuang dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK Pasal 43 dan 45. Lalu dipertegas oleh putusan MK tahun 2016 yang menegaskan kewenangan KPK dalam mengangkat penyidik secara mandiri," sebutnya.

"Namun dalam draft revisi, kewenangan tersebut diatur secara kaku karena dalam Pasal 43, penyelidik KPK harus berasal dari kepolisian. Sedangkan dalam pasal 45, penyidik berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU. Sebaiknya biarkan KPK bekerja dengan sistem merekrut penyelidik dan penyidik yang ada seperti selama ini. Kita bisa belajar dari ICAC Hongkong dan CPIB Singapura yang terbukti efektif menumpas korupsi dengan kewenangan yang serupa,".

"Saya melihat agar pemberantasan korupsi semakin efektif, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan bersama. Seperti merevisi UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini menjadi penting untuk mengakomodir kejahatan korupsi yang belum tertera dalam UU Tipikor seperti perdagangan pengaruh sampai korporasi. Menyesuaikan dengan amanat United Nations Convention against Corruption (UNCAC)," tuturnya.

"Teruslah kritis terkait revisi UU KPK ini. Saya mengajak masyarakat untuk kawal dan terus berikan masukan agar menghasilkan win win solution atas wacana ini. karena pemerintah janji perkuat KPK, harus dibuktikan, bukan justru melemahkan. Kami di PKS akan tetap berkomitmen untuk peduli terhadap problematika sosial yang berkembang di masyarakat dan Insya Allah akan terus berjuang untuk mengelola negara agar lebih baik lagi," ujar Ketua DPP PKS ini.

Perlu diingat, tambah Mardani, bahwa ke depan agenda pemberantasan korupsi mesti menjadi program utama pemerintah. Hal ini tentu perlu didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang kuat seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

"Terakhir, izin pak Jokowi, kita semua masih ingat akan janji Bapak untuk memperkuat KPK, karena kita masih memerlukan KPK yang kuat untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Melihat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia thn 1999-2018 yang fluktuatif, namun menunjukkan trend positif (sekarang di angka 38). Namun saya yakin Indonesia mampu meningkatkan skor IPK menuju angka 60 dan masuk 50 negara terbersih di dunia. Ayo buktikan janji perkuat KPK, sama-sama kita tolak revisi yang akan melemahkan KPK. Negeri ini masih tinggi tingkat korupsinya," tutup Mardani. sed


 

Berita Politik Lainnya