Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Jadi Ketua KPK,

IPW: Firli Tak Usah Mundur dari Polri

JAKARTA (Realita) - Jika nanti dilantik menjadi Ketua KPK, Irjen Firli tak perlu mundur dari anggota Polri.

Irjen Firli.

Pasalnya, belum ada undang - undang yang mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif Polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari institusi seragam coklat.

"Desakan agar Firli mundur dari Polri, hanya dilakukan oknum-oknum KPK, yang takut dengan kehadiran Firli yang akan memimpin di lembaga anti rasuah itu. Lagian masa dinas Firli sebagai anggota Polri tak lama lagi, setelah itu dia pensiun dan menjadi masyarakat sipil," kata Ketua Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane, melalui siaran press yang diterima di Jakarta, Jumat, (29/11).

Selama ini, perwira tinggi Polri yang terpilih mejadi pimpinan KPK itu, lanjut Neta, adalah purnawirawan, dan tidak dipermasalahkan, baik oleh internal KPK, maupun eksternal KPK.

"Kini muncul masalah, karena oknum oknum yang merasa menjadi penguasa di KPK selama ini, ketakutan melihat kehadiran Firli, terutama oknum - oknum yang disebut sebagai "polisi Taliban", padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak,"terangnya.

IPW melihat, ada dua hal yang membuat orang - orang yang sok kuasa di KPK ketakutan pada Firli. Pertama, Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok - borok dan orang orang yang menjadi biang kerok di lembaga anti rasuha itu.

Kedua, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru yang tentunya kepentingan orang - orang yang sok kuasa di KPK akan tersapu. Sehingga, dengan kehadiran dua hal tersebut, akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yang berani mengganggunya. Mengingat, Firli adalah jenderal aktif, yang jika terjadi aksi boikot oleh kelompok "polisi Taliban", Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari Polri.

"Jadi desakan Firli agar mundur dari Polri itu, lebih pada kepentingan oknum tertentu dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab jika pun nanti Firli dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai jenderal aktif, masyarakat akan bereaksi dan memprotesnya, terutama IPW akan mengawasinya secara ketat,"bebernya.

IPW menyarankan, para polisi Taliban, tidak perlu galau terhadap keberadaan Firli apakah dia jenderal aktif atau tidak. Lebih baik para polisi Taliban di KPK itu fokus pada pemanggilan paksa terhadap ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, yang berusaha menghindar terhadap pemanggilan KPK.

Selain itu, menjelang berakhirnya massa tugasnya pada pertengahan Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin sebagai "bonus" karirnya di KPK maupun "bonus" akhir tahun buat masyarakat, terutama masyarakat Anti korupsi. Apalagi disebut sebut KPK sudah punya alat bukti yg kuat dlm kasus Muhaimin, di antaranya CCTV, apalagi yg harus diragukan.

"Jika Muhaimin menghindar, KPK bisa melakukan pemanggilan paksa. Jadi dari pada mempermasalahkan Firli, orang orang yg merasa punya kuasa di KPK, lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa pada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun 2019," tutupnya. goms

 

Berita Hukum Lainnya