Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Jaksa Agung Menggertak Bawahannya yang

Melanggar Penanganan Kasus Korupsi Kemenpora

JAKARTA (Realita) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali menggertak bawahannya jika terbukti melakukan penyelewengan dan bermain-main dalam penanganan kasus dugaan korupsi bantuan dana KONI Pusat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun anggaran 2017, bakal ditindak tegas.

"Akan saya tindak tegas jika ada yang terbukti bermain-main dalam perkara KONI," ungkap Burhanuddin, Rabu (20/05). 

Jaksa Agung geram ketika banyak rumors adanya petinggi Kejaksaan Agung yang disebut-sebut menerima suap Rp 7 miliar agar penanganan kasus dugaan korupsi Kemenpora terhenti di Kejaksaan Agung.

ST Burhanuddin.

Isu suap itu berdasarkan “nyanyian” Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi, saat menjadi saksi di persidangan pidana korupsi atas nama terdakwa Imam Nachrowi.

Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan, perkara dugaan korupsi bantuan dana KONI Pusat tahun anggaran 2017 di Kemenpora RI tetap berjalan hingga tuntas dan tidak akan terpengaruh oleh isu menjadi pernyataan di sidang yang disampaikan seorang saksi.

Bahkan, Burhanuddin memerintahkan untuk terus bekerja secara profesional, penuh rasa tanggung jawab dan jangan terbesit sedikit pun untuk bermain-main dalam menangani kasus tersebut.

Jika terbukti melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Burhanuddin tidak akan segan-segan menindak tegas siapapun dan dari manapun orang itu.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, menyebutkan bahwa terkait dengan dugaan korupsi di Kemenpora sampai saat ini tim penyidik telah memeriksa sebanyak 51 saksi dan 2 ahli serta menyita 253 dokumen dan surat.

“Hari ini, Rabu (20/05/2020), tim jaksa penyidik memeriksa 2 orang yang berasal dari Kemenpora RI yaitu Donny Armayn, Kepala Bagian Keuangan Kemenpora RI, dan Supriono, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satlak Prima Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI,” ujar Hari.

Dijelaskan Hari, pemeriksaan kedua saksi tersebut diperlukan setelah penyidik dan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan surat BPK RI tanggal 08 Mei 2020 guna mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan bukti-bukti penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan dana KONI Pusat tahun anggaran 2017 tersebut. hrd

 

Berita Hukum Lainnya