Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kasus IUP Abal-Abal Malut Tumpul

di Tangan Agus Rahardjo Cs

JAKARTA (Realita) - Forum Masyarakat Sipil Anti Korupsi (FORMASI), pertanyakan kepastian hukum, laporan kasus IUP prematur yang diduga kuat melibatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, lantaran hingga kini masih mandek di KPK. 

Padahal, laporan kasus IUP abal-abal tersebut sudah dilayangkan oleh Sahril Taher dan Syahril Marsaoly sejak 28 Februari 2018 dengan No.

Abdul Gani Kasuba.

angenda : 2018-02-000-111 dan No. informasi 95107. 

"KPK hingga saat ini belum memastikan kejelasan hukum terkait kasus 27 IUP abal-abal tersebut. Jadi kalau KPK tidak mampu menutaskan atau menindaklanjuti kasus ini maka sebaikanya dialihkan saja ke kepolisian," kata Rahmat, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). 

"Kalau KPK mau dipercayai rakyat, maka di penghujung kepemimpinan Agus Rahardjo Cs kasus 27 IUP abal-abal tersebut  harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kalau  tidak ditindak, kami sebagai rakyat meragukan kredebilitas KPK saat dipimpin Agus Rahardjo Cs dan kepemimpinan berikutnya," lanjutnya. 

Rahmat, yang juga biasa disapa Mato ini pun, merasa heran lambannya KPK menindak lanjuti  laporan kasus IUP abal-abal tersebut. Padahal dari kronologi 27 IUP yang dikeluarkan, hanya satu yang memenuhi proses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahkan, laporan yang dilayangkan kepada KPK soal kasus IUP abal-abal tersebut adalah hasil pansus yang telah diangketkan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara. 

"Tapi toh lagi-lagi mandek di KPK. Ada apa ini dengan KPK ? Atau jangan-jangan KPK sudah berselingkuh dalam tanda kutip sehingga takut menindaklajuti kasus tersebut," tuturnya. 

Mato menegaskan, FORMASI, bakal melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat, 9 Agustus 2019 mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, terkait kasus 27 IUP Perematur di Provinsi Maluku utara. 

Kemudian FORMASI juga, bakal mendesak Kementerian Dalam Negeri menonaktikan Abdul Gani Kasuba dari jabatannya. Lantaran Gubernur yang diusung oleh PDIP dalam Pilkada 2018 itu dinilai bermasalah dalam hukum. 

"Semestinya PDIP harus memegang keteguhan terkait visi misi partainya dalam mengusung paslon. Kalau ada yang bermasalah ya jangan didukung," pungkasnya.


 

Berita Hukum Lainnya