Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kasus Jiwasraya,

Jokowi Bantah Salahkan SBY

JAKARTA (Realita)- Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menjelaskan, Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa terkait masalah asuransi Jiwasraya.

Kantor Jiwasraya di Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata Dini hanya menjelaskan masalah tersebut sudah ada sejak lama dan butuh waktu untuk menyelesaikannya.

"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

Sebab itu, Jokowi kata dia memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keungan Sri Mulyani untuk mengambil langkah-langkah guna cari solusi. Sehingga investasi kembali berjalan dan penegakan hukum juga terlaksana.

"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ungkap Dini.

Sebab itu, Pemerintah kata Dini fokus untuk cari solusi dan langkah-langkah ke depan. Dan meminta agar publik tidak menyalahkan satu sama lain.

"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa. Itu tidak ada gunanya," jelas Dini.

Sebelumnya, Staf Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, mengungkap sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kasus itu persoalan 10 tahun lalu.

Ossy menjelaskan, SBY kedatangan tamu yang menyatakan kasus Jiwasraya ini akan dibawa mundur ke 2006. Pertemuan tersebut dilakukan Kamis (26/12/2019) kemarin.

"Dengan tenang SBY menjawab: kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya. Salahkan saja masa lalu," ujar Ossy melalui Twitter, Jumat (27/12/2019)

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham membenarkan pihaknya mencekal mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan bekas Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo ke luar negeri.

Pencekalan terhadap keduanya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi gagal bayar di PT Jiwasraya. Hendrisman dan Hary dicekal selama enam bulan sejak Kamis, 26 Desember 2019.

"Benar (Hendrisman dan Hery). Dicegah pertanggal 26 Desember 2019 untuk 6 bulan ke depan," ujar Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2019).tam

 

Berita Nasional Lainnya