Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kejagung Ajukan Banding

Atas Vonis Karen Galaila


JAKARTA (Realita) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan banding atas putusan  8 tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Jadi, pada hari ini (Rabu, 12/6) atas putusan tersebut jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Mukri kepada wartawan, Rabu (12/06).

Kapuspenkum, Dr Mukri.

Mukri menjelaskan, ada empat alasan JPU harus mengajukan banding. Pertama, karena terdakwa Karen juga menyatakan banding dalam menanggapi putusan itu.

Kedua, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU yang menuntut 15 tahun penjara.

Ketiga, majelis hakim tidak membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut JPU sebesar Rp284 miliar lebih.

Dan keempat, terkait dengan penerapan delik perbuatannya dimana berdasarkan fakta-fakta, JPU menuntut pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Namun majelis hakim justru menghukum terdakwa dengan penerapan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Tipikor.

“Dengan alasan itulah JPU mengajukan banding, sehingga tidak menjadi masalah saat kemungkinan nantinya mengajukan kasasi,” kata Mukri yang juga mantan Wakajati DIY ini.

Seperti diketahui, majelis hakim Tipikor Jakarta yang diketuai Emilia Djaja Subagya, sebelumnya menghukum Karen 8 tahun penjara serta membayar uang denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Karen dinyatakan terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu.

Karen juga dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, hakim menilai bahwa penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Atas perbuatan Karen itulah, majelis hakim menilai telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Bahkan berdasarkan hasil laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.hrd

 

Berita Politik Lainnya