Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Mukarrom

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kejagung Bidik Tersangka Korupsi Ratusan

Miliar di Kementrian Kelautan dan Perikanan

JAKARTA (Realita) - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mencari calon tersangka  kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI Tahun Anggaran 2016, dengan memeriksa salah satu pejabat di kementrian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. 

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Rosita Wulansari selaku Direktur Utama Jelajah Samudra Internasional.

Mukri.

Diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri di Jakarta, Selasa (16/07).

Mukri memaparkan Pemeriksaan Rosita terkait dengan penyediaan mesin kapal dengan merk vetus sebanyak 66 unit untuk pengadaan  mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat yang kedua yakni Ranti Prihanti selaku Bendahara Pengeluaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan periode tahun 2016. "diperiksa terkait dengan pembayaran pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan," tegasnya.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, kata Mukri,  pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah dilaksanakan kegiatan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit dengan Pagu Anggaran sebesar    Rp. 271.409.030.000,dimana terdapat 13 (unit mesin kapal senilai Rp. 1.060.996.200,-  terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya dan berada di galangan tanpa kontrak di tahun 2017. 

Akibat pembatalan kontrak kapal, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp. 1.060.996.200,- yang ditahan pihak galangan dikarenakan mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut, namun pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. 

"selain itu diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog," ujarnya.

Selain itu, Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung juga tengah membongkar kasus dugaan korupsi  lain yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kasus itu yakni pembangunan kapal perikanan Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. 

Dalam membongkar kasus ini, penyidik memeriksa Minadi Noer Sjamsu, ST yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Saksi  Minadi Noer Sjamsu, ST diperiksa kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan nilai kontrak dalam pembangunan kapal perikanan, spesifikasi kapal, penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, pada Tahun Anggaran 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.958.245.000,- dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp. 209.767.095.831.  Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi. 

Namun sampai dengan akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal, baru selesai 57 unit kapal sehingga, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp. 15.969.517.536, sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dari yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan.

Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp. 193.797.578.295,- dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank. hrd

 

Berita Hukum Lainnya