Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Kejagung Terima

SPDP Pimpinan KPK

JAKARTA (Realita) - Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, terkait tindak pidana membuat surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang.

HM.Prasetyo.

“Benar, secara resmi penyampaian SPDP terhadap terlapor sudah kami terima, dan saat ini masih ditelaah juga dicermati,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kejagung, Jakarta Selatan, jumat (10/11).

HM Prasetyo menambahkan, pihaknya akan obyektif dalam penanganan perkara laporan terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahadjo dan Saut Situmorang.  “Jaksa akan obyektif, profesional, dan proporsional,” katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membeberkan soal SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu.

Dalam surat nomor B/263/XI/2017/DitTipidum yang dicap dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Kriminal Umum, Brigjen Herry Rudolf Nahak itu, Agus dan Saut disidik berdasar Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, dituliskan juga surat penyidikan nomor SP/Sidik/1728/XI/2017/Dit Tipidum tanggal 7 November hari Selasa (7/11) kemarin.

Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan, pada 9 Oktober silam. Menurut surat tersebut, kedua petinggi KPK ini dituding memalsukan surat atau menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

"Ini SPDP ini sudah diserahkan ke Kuningan (KPK) juga. Jadi mereka sudah tahu," kata Fredrich. "Dan saya harap dalam waktu tidak terlalu lama, berkas ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan segera disidangkan," lanjutnya.

Fredrich pun meyakini penyidik sudah memiliki bukti otentik saat mengembangkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Menurutnya, Agus dan Saut banyak menggunakan surat yang tidak benar. Meski begitu, ia enggan membeberkan surat-surat apa saja yang dipalsukan Agus dan Saut.

"Materi enggak bisa saya singgung karena saya enggak tahu bukti apa yang didapatkan penyidik. Saya juga enggak tahu karena saya enggak boleh ikut campur," tandasnya.

Ia mengatakan penyidik dan pimpinan KPK lainnya tidak diadukan karena tidak ikut ambil bagian dalam kasus itu. Yang jelas, ia mengaku bahwa tidak ada kekebalan hukum yang terjadi di Indonesia. Bahkan lembaga antirasuah sekalipun mempunyai pelanggaran hukum di dalamnya. "Saya bisa buktikan bahwa ada pelanggaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK. Dan sekarang saya buktikan dan ternyata betul," kata dia. hrd

 

Berita Hukum Lainnya