Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Kejaksaan Agung Didesak Transparan Soal

Sisa Anggaran Eksekusi Mati Jilid III

JAKARTA (Realita) - Di era zaman now, Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menilai kondisi pelayanan publik di Indonesia yang masih  jauh tertinggal daripada negara lain. 

Bahkan, Rilis hasil riset Ombudsman akhir tahun 2017 menunjukkan fakta bahwa sebagian besar instansi pelayanan publik di Indonesia memiliki rapor merah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ilustrasi eksekusi mati.

Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa pun mendesak instansi pelayanan publik khususnya Kejaksaan dibawah kendali M Prasetyo bisa lebih transparan.

Hal itu, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkotika di Indonesia yang pernah dicurigai oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

"Ini era demokrasi jadi sah-sah saja memberikan kritikan bersama pada instansi pelayanan publik. Khususnya di Kejaksaan soal anggaran pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkotika," kata Willy, Jumat (9/3/2018).

"Sekarang era nya serba transparan, maka harus dibangun kesadaran dalam membuka ruang keterbukaan informasi anggaran secara transparan ke publik," kata Willy.

Sebelumnya, Fitra menemukan pihak Kejaksaan mengajukan Rp200 juta untuk masing-masing narapidana. Dalam eksekusi mati gelombang tiga diketahui bahwa terdapat 14 narapidana yang semula akan menjalani eksekusi. Total keseluruhan dalam satu kali pelaksanaan eksekusi di lembaga Kejaksaan sebesar Rp2,8 miliar.

"Dan kemarin itu yang dieksekusi hanya empat, sisa dananya kemana? Syukur kalau dikembalikan, nah kalau tidak? Asal pas eksekusi jangan minta dana lagi saja," kata Staf Advokasi Fitra Gulfino Che Guevarrato.

Willy berharap ditahun ini Kejagung bisa lebih transparan dalam penggunaan anggaran terlebih masih tersisa 10 gembong narkoba terpidana mati yang belum di eksekusi oleh Kejagung.

"Anggaran eksekusi mati memang rawan pelanggaran dan penyelewengan. Eksekusi mati jilid III tersisa 10 gembong narkoba, publik juga kepingin tahu sisa anggaran eksekusi mati. Jangan sampai ada asumsi macam-macam di luar," ujarnya.

Masih kata Willy, jika dikatakan bahwa seluruh anggaran yang telah disiapkan tidak bisa di kembalikan maka harus dibuka ke publik. 

"Kami berharap jika nantinya ada eksekusi mati Jilid IV, Kejagung harus blak-blakan soal duit penggunaan eksekusi tersebut sudah dipakai untuk apa saja. Jangan sampai, hanya gara-gara tidak transparansi anggaran kepercayaan rakyat Indonesia terhadap lembaga Kejaksaan semakin menurun. Jokowi butuh anak buah yang bisa bekerja sungguh-sungguh ke rakyat sehingga bisa makin dipercaya memimpin kembali untuk 2 periode," pungkasnya.

Untuk diketahui, sisa 10 terpidana mati yang ditunda telah dikembalikan ke asal lapas semula. Kesepuluh terpidana yang dimaksud adalah Obinna Nwajagu, Eugene Ape, Federik Luttar, Ozias Sibanda, Zulfikar Ali, Gurdip Singh, Meri Utami, Pujo Lestari, Agus Hadi dan Okonkwo Nongso.yl

 

Berita Nasional Lainnya