Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kesulitan Ekonomi,

Karyawan Hiburan Malam Labrak DPRD Surabaya

SURABAYA (Realita)-  Sejumlah perwakilan pekerja rekreasi hiburan umum (RHU) atau malam, yang mengatasnamakan dirinya Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila, mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Surabaya.

Ilustrasi hiburan malam.

Mereka mengeluhkan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Surabaya 33 tahun 2020.

Mereka menilai Perwali tentang tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya itu justru makin memberatkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka pun meminta dewan agar mendesak Pemkot Surabaya untuk merevisi bahkan mencabutnya.

"Kami pekerja RHU tergabung dalam badan pekerja dan buruh Pemuda Pancasila meminta Perwali 33 tahun 2020 dicabut atau direvisi," kata Nurdin Longgari selaku Ketua Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila, Selasa (28/7).

Ia mengatakan, Perwali 33 tahun 2020 terutama di pasal 20 termasuk pasal 25 (a) tentang penerapan pemberlakukan jam malam, dinilai sangat memberatkan bagi para pekerja RHU.

"Pasal itu yang membuat kami keberatan," katanya.

Ia mengatakan jika sampai akhir Juli ini tidak ada revisi atau pencabutan Perwali 33 tahun 2020, mereka bersama seluruh pekerja RHU lainnya mengaku akan berunjuk rasa.

"Kita akan turun ke jalan melakukan aksi," katanya.

Senada, perwakilan musisi yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) dan Persatuan Musik Melayu Indonesia (PAMMI) juga mendesak agar perwali itu dicabut.

"Kami (PAPPRI/PAMMI) juga sama meminta agar Perwali 33 tahun 2020 direvisi maupun dicabut," kata perwakilan Imron Sadewo.

Menurutnya, Perwali 33 tahun 2020 itu telah membuat kegiatan panggung musik terhenti, sehingga berpengaruh pada pencarian nafkah mereka.

"Jujur saja kami tidak bisa bekerja untuk mengisi acara di orang hajatan," kata Imron.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mengatakan, pihaknya menampung segala keluhan dari para pekerja tempat hiburan malam dan musisi tersebut.

"Kita dengarkan bersama bagaimana mereka menyampaikan dan mengadukan berkaitan tentang tindak lanjut pelaksanaan Perwali 33/2020," ujarnya.

Khusnul pun menjanjikan Komisi D akan meminta kepada Pemkot Surabaya untuk merevisi perwali 33 tahun 2020 dan segera menyiapkan solusi kepada masyarakat karena terdampak.

"Pertama minta kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan merevisi Perwali 33/2002, yang kedua Pemkot segera memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak," katanya.cn

 

Berita Layanan Publik Lainnya