Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Ketua DPR

Dicekal !


JAKARTA (Realita)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Setyo Novanto (Setnov) untuk bepergian ke luar negeri sejak Senin (10/4) kemarin.

Setya Novanto

Pencegahan terhadap ketua umum DPP Partai Golkar yang juga ketua DPR RI tersebut berlaku hingga enam bulan ke depan.

Informasi pencegahan terhadap Setnov sebenarnya sudah mengemuka sejak kemarin. Tetapi kebenaran informasi itu sulit untuk mendapatkan konfirmasi. 

Bahkan ketika Realita.co mengonfirmasi kepada Menkumham Yasonna Laoly seusai mengikuti rapat di Badan Legislasi DPR, ia hanya mengatakan belum mendapat laporan. “Saya belum mendapat laporan,” ujar Yasonna Laoly.

KPK pun tidak mengungkapkan ketika mengumumkan para saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang dicegah ke luar negeri, kemarin. KPK hanya menyebut ada dua nama dari swasta yang dicegah ke luar negeri. Keduanya adalah Inayah yang disebut-sebut sebagai istri muda tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan seorang pria yang disebut Raden Gede.
Kepastian adanya pencegahan ke luar negeri terhadap Setnov terungkap setelah Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/4), tidak membantah hal tersebut. 

Menurut Ronny F. Sompie, Dirjen Imigrasi sudah menerima surat permintaan pencegahan untuk ke luar negeri atas nama Setyo Novanto, Senin (10/4). “Berlaku untuk enam bulan,” ujarnya.

Ia tidak memerinci dasar pencegahan terhadap Setnov itu apakah terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang kini sudah memasuki proses peradilan. “Tanya ke KPK,” kata Ronny.

Jubir KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi Realita.co belum memberikan jawabannya hingga berita ini diturunkan. 

Seperti diberitakan di media ini, nama Setnov muncul dalam surat dakwaan terhadap terdakwa dugaan korupsi e-KTP, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Dukcapil, Sugiharto, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (9/3) lalu.

Dalam sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar dengan anggota Franki Tambuwun, Emilia Anshori, dan Anwar, terungkap sejumlah nama yang menerima aliran dana dari proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun lebih.

Ada empat nama yang disebut-sebut sebagai “otak” kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut, yakni Setyo Novanto yang kini menjadi ketua DPR, mantan ketua umum dan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, serta pengusaha yang menjadi rekanan proyek prestisius tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong. 

Berdasar kesepakatan keempatnya itu, maka uang senilai Rp 2,558 triliun atau sekitar 49 persen dibuat bancakan. Sisanya sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun untuk belanja modal. war

 

Berita Hukum Lainnya