Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Klaim Tak Bisa Cair,

Asuransi Bumiputera Dilaporkan ke DPR

JAKARTA (Realita) - Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau AJB Bumiputera kembali mendatangi DPR untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR dan mengadukan masalah klaim yang tak kunjung dicairkan. 

Muslimatun, salah satu pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau AJB Bumiputera, mempertanyakan klaim asuransinya yang tak kunjung cair hingga kini kendati sudah jatuh tempo pada awal tahun lalu.

Asuransi Bumiputera.

Padahal, dia menuturkan selama 17 tahun sebagai nasabah pembayaran polis selalu dilakukan secara tertib.  

"Selama 17 tahun jadi pemegang polis saya rasa kita tertib membayar. Tidak ada yang lalai, karena kami membangun mimpi buat anak anak kami," ujar Muslimatun dalam rapat bersama anggota Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (29 Juli 2020).

Wanita berusia 45 tahun asal Depok ini tak sendiri. Dia bersama sejumlah nasabah lain yang bergabung dalam Koordinator Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat siang tadi menemui anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Anis Byarwati.

Para nasabah itu rata-rata sudah belasan tahun juga menjadi pemegang polis. Mereka mengeluhkan kejelasan pencairan klaim asuransi AJB Bumiputera kendati sudah jatuh tempo lewat hingga bertahun-tahun lewat.

Tak hanya itu, ternyata banyak pemegang polis tak tahu bahwa Bumiputera adalah perusahaan swasta. "Setelah kasus ini, baru tahu perusahaan ini bukan milik negara. Selama 17 tahun yg kami kenal ini adalah perusahaan plat merah," ucap Muslimatun.

Seperti dikutip dari keterangan tertulis, kasus belum dibayarnya klaim jatuh tempo oleh Bumiputera hingga kini masih terus menggantung. Pasalnya, belum ada kejelasan serta kepastian waktu pembayaran bagi pemegang polis.

Padahal banyak pemegang polis berharap polisnya bisa segera dibayarkan untuk membiayai masuk sekolah atau perguruan tinggi anak-anak. Pemegang polis juga mengaku sangat susah meminta kejelasan kasus karena tak bisa berkomunikasi dan bertemu dengan manajemen Bumiputera dan Rapat Umum Anggota (RUA) dan juga dengan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menanggapi keluhan para pemegang polis itu, anggota DPR dari fraksi PKS Anis Byarwati angkat bicara. Menurutnya pemerintah sulit melakukan intervensi langsung ke pihak Bumiputera, sebab perusahaan tersebut bukan perusahaan pelat merah.

"Ini kan usaha milik bersama, bukan pelat merah. Jadi pemegang polis yang punya kepentingan," ucap Anis. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan OJK dan menanyakan bagaimana duduk persoalan Bumiputera tersebut.

Politikus dari Fraksi PKS tersebut juga mengecam pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana asuransi nasabah Bumiputera. "Ada missmatch, godaan-godaan ketika uang berada di depan mata," kata Anis.

Sebelumnya Direktur Utama AJB Bumiputera Faizal Karim menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama menjadi payung hukum bagi jalannya perseroan.

Menurut Faizal, sebelum adanya peraturan tersebut, Bumiputera bertanggung jawab kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, setelah PP tersebut terbit, Bumiputera memiliki landasan hukum untuk berhadapan sepenuhnya kepada pemerintah, melalui OJK sebagai pelaksananya.

Faizal menjelaskan bahwa pihaknya sangat menghormati terbitnya PP 87/2019 dan akan melaksanakan seluruh amanat aturan itu. Menurutnya, ada dua poin utama yang perlu dilaksanakan dari beleid tersebut, yakni perubahan anggaran dasar (AD) dan pembentukan RUA.

Saat ini Bumiputera memiliki tunggakan klaim senilai Rp 5,3 triliun saat memasuki 2020. Jumlah tersebut diperkirakan akan menggelembung hingga Rp 9,6 triliun pada akhir tahun ini, dengan catatan perkiraan itu belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Dalam kondisi tersebut, Bumiputera mengalami pergantian pucuk pimpinan setelah Sidang Luar Biasa BPA pada akhir Juni lalu menetapkan Faizal sebagai pimpinan perseroan. Penggantian dilakukan karena direksi sebelumnya tidak lolos fit and proper test di OJK.bis

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya