Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KOBAR API Tuntut

Kandinkes Kota Bekasi Diberhentikan

BEKASI (Realita)- Puluhan aktivis mahasiswa Kota Bekasi yang mengatasnamakan Komunitas Bersama Rakyat Lawan Korupsi (KOBAR API) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (27/2/2020) siang.

Korlap KOBAR API, Andrianto menjelaskan, kesehatan adalah hak setiap warga negara dan Negara wajib memfasilitasi hal tersebut khususnya untuk masyarakat miskin perkotaan.

Puluhan aktivis mahasiswa Kota Bekasi yang mengatasnamakan Komunitas Bersama Rakyat Lawan Korupsi (KOBAR API) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (27/2/2020) siang.

Dengan adanya UU tentang otonomi daerah memungkinkan untuk masing - masing daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola daerahnya masing-masing termasuk juga kesehatan warganya .

Andrianto menilai, niat baik Wali Kota Bekasi dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi warganya melalui Kartu Sehat (KS) perlu diapresiasi karena melihat dampak yang diberikan untuk warga Kota Bekasi sangatlah baik.

"Namun keinginan Wali Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk warganya tidak diimbangi dengan kinerja SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi," tegasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Pasal 5 Poin D2 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan, lanjut Andrianto, selaku SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan kesehatan di Kota Bekasi tidak mampu bekerja secara maksimal.

Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan terhentinya pelayanan kesehatan gratis (KS-NIK) untuk warga Kota Bekasi yang memang sebelumnya sempat menjadi perdebatan di kalangan elit politik.

"Ditambah dengan meningkatnya kasus DBD (Demam Berdarah Dangue) pada tahun 2019 mencapai 1903 kasus dengan 3 orang meninggal menjadi Pekerjaan Rumah bagi Dinkes Kota Bekasi khususnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimana tidak mampu menanggulangi penyakit DBD yang terjadi di Kota Bekasi," ungkapnya.

Andrianto menambahkan, terhentinya pelayanan KS-NIK karena dinilai tumpang tindih dengan program JKN menjadi indikator bahwasannya Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak mampu memenuhi keinginan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi.

Maka dari itu, sambung Andrianto, KOBAR API meminta kepada Wali Kota Bekasi untuk :

1. Segera berhentikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi karena diduga tidak mampu mengemban amanah yang diberikan Wali Kota Bekasi.

2. Memberikan Solutif (Solusi Aktif) bagi warga Kota Bekasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang tidak mampu.

3. Menetapkan kebijakan untuk penanggulangan Penyakit DBD yang saat ini mencapai angka yang cukup tinggi.mulyadi

 

Berita Politik Lainnya