Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kongkalikong Korupsi Pajak Mobil Mewah,

Terkuak

JAKARTA (Realita)-  KPK membongkar dugaan suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), perusahaan penanaman modal asing dalam bisnis dealer mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

Darwin Maspolim.

Sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (15/8).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memerinci, lima terangka adalah Yul Dirga selaku kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hadi Sutrisno selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak WAE, Jumari selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak WAE, dan M Naim Fahmi selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak WAE. Kemudian, pemilik saham PT WAE, Darwin Maspolim, sebagai tersangka pemberi suap.

"Tersangka DM (Darwin Maspolim) pemilik saham PT WAE diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar untuk YD (Yul), HS (Hadi), JU (Jumari), dan MNF (Naim) agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp 5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp 2,7 miliar," kata Saut di gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8).

KPK, kata Saut, sangat menyesalkan terjadinya suap dan kongkalikong tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak tersebut. Mirisnya, pembayaran pajak direkayasa sedemikian rupa. Pajak yang harusnya dibayar perusahaan ke negara, malah terjadi sebaliknya. Dalam kasus ini, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar perusahaan.

"Praktik seperti ini pasti mencederai hak masyarakat yang telah sadar membayar pajak untuk pembangunan," ujar Saut.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati yang hadir dalam ekspose kasus tersebut menegaskan, tindakan yang dilakukan anak buahnya merupakan pengkhianatan. "Dari seluruh jajaran Kemenkeu tak hanya merasa sedih, tapi juga sakit, kecewa, marah atas adanya oknum-oknum di internal kami yang masih terus bermain-main dengan masalah integritas," kata Sumiyati.

Sumiyati mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berpesan, bila ada oknum yang tidak berintegritas, itu adalah pengkhianatan bagi institusi. "Tak hanya bikin malu pelaku, keluarga, tapi juga institusi Kemenkeu," kata dia.ika

 

Berita Hukum Lainnya