Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
KONI Jateng Diduga Tilep

Dana Hibah Rp 23 Miliar

YOGYAKARTA (Realita)- Oknum-oknum pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) JawaTengah (Jateng) diduga menilep dana hibah Tahun 2015 senilai Rp 23 miliar.  Dana hibah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Hasil audit BPK terhadap LHK KONI Jateng.

Dugaan korupsi tersebut terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng melakukan audit pada tahun 2016 lalu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh Realita.co melalui surat elektronik hingga berita ini diturunkan, Selasa (14/10).

Informasi yang dikumpulkan Realita.co mengungkapkan, Pemprov Jateng memberikan dana hibah senilai Rp 77,544 miliar kepada KONI Jateng pada tahun anggaran 2015. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, KONI Jateng menyatakan dana yang sudah terserap sebesar Rp 77.561.500.000 atau sekitar 99,98 persen dan hanya menyisakan Rp 17.500.000.

Tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut ternyata penuh masalah. Setidaknya hal itu terbukti setelah BPK Perwakilan Jateng melakukan audit pada tahun 2016 lalu. Hasilnya, ada ketidakpatuhan, dugaan kecurangan, kurang bukti, dan bukti yang meragukan serta adanya pemotongan dana hibah yang disinyalir menyimpang.

Bahkan dalam hasil audit No.70C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, BPK Perwakilan Jateng meminta KONI mempertanggungjawabkan 13 item pengeluaran dengan total senilai Rp 23.375.713.429. Ketigabelas item yang harus dipertanggungjawabkan, yakni pengadaan seragam senilai Rp 973.750.000. Pengadaan ini pun tanpa prosedural karena tidak melalui lelang.

Bukti laporan ke Kejati Jateng.

Selain itu, BPK Perwakilan Jateng juga meminta KONI mempertanggungjawabkan pengadaan konsumsi untuk kegiatan IKASI senilai Rp 630.300.000 yang dilaksanakan tanpa lelang, realiasi dana hibah Rp 5.513.550.000, SILPA Tahun Anggaran 2014 (Rp 540.664.237), SILPATahun Anggaran 2015 (Rp 7.316.403.192), dana untuk pengurus NPC (Rp 777.500.000), pembelian senjata dan try out IKASI (Rp 97.076.000), dana fasilitas pembinaan atlet serta pelatih (Rp 4.049.000.000).

BPK Perwakilan Jateng juga meminta pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pra PON PSTI Rp 150 juta, dana insentif atlet dan pelatih PSTI (Rp 96.680.000), dana atlet dan pelatih cabang olahraga yudo (Rp 318 juta), dana insentif cabang olahraga karate (Rp 329.040.000), serta surat perintah jalan per cabang olahraga senilai Rp 2.583.750.000.

Kasus dugaan penyimpangan dana hibah tahun anggaran 2015 ini sejatinya sudah diketahui oleh Pemprov Jateng. Bahkan, Sekretaris Daerah Pemprov Jateng sudah mengeluarkan surat No.900/0010728 tertanggal 14 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikator.  Bahkan Inspektorat Pemprov Jateng juga sudah membentuk TimVerifikator melalui surat No.900/1956/1.1/2016 tertanggal 23 Juni 2016 lalu.

Tetapi anehnya, hingga setahun lebih paska pembentukan TimVerifikator, tidak ada indikator penyelesaikan. Padahal, negara berpotensi mengalami kerugian Rp 23 miliar lebih. Uniknya, Pemprov Jateng kembali mengucurkan dana hibah pada Tahun Anggaran 2017, padahal laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2015 belum bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber Realita.co mengungkapkan, aparat hukum seperti Kejaksaan Tinggi Jateng sebenarnya juga sudah mengetahui  dugaan korupsi di KONI Jateng. Tetapi hingga kini juga belum ada tindakan apapun guna menyelidiki kasus tersebut.


Ketua DPW LSM Masyarakat Anti Pembodohan, M.Rozaq Kurniawan SH.

“Sepertinya KPK yang harus mengusut kasus mega skandal di Jateng ini. Apalagi ini merupakan hasil audit resmi yang dilakukan BPK Perwakilan Jateng. Masak dua tahun tidak ada penindakan apapun. Sudah begitu, Pemprov Jateng masih mengucurkan dana hibah lagi. Lantas, bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Ini uang rakyat lho,” ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Ketua DPW LSM  Masyarakat Anti Pembodohan Jateng, M. Rozaq Kurniawan SH, ketika dihubungi Realita.co, mengaku sudah melaporkan dugaan penilepan dana hibah Rp 23 miliar di KONI Jateng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pada 16 Oktober lalu.

“Saya harus melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke Kejati. Harus itu. Apalagi hasil audit BPK terhadap LHP KONI Jateng pada tahun 2016 itu sudah terang benderang," tandasnya.

Ia mengaku aneh karena kasus dugaan korupsi tersebut tidak ada progesnya hingga menjelang dua tahun belakangan. "Ini ada apa ? Ini uang rakyat, jangan membodohi rakyat. Harus diproses  hukum. Jangan main-main dengan uang rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan, uang hibah Rp 23 miliar yang diduga buat bancakan itu sangat besar. "Coba kalau dibuat pembangunan puskesmas. Jadi puluhan itu !" kata Rozaq Kurniawan, kesal.war

 

Berita Hukum Lainnya