Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KPK Dilahirkan Mega,

Mati di Tangan Jokowi

JAKARTA (Realita)- Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi 'Rantai Manusia' di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/9) sore.

Aksi para pegawai KPK melawan revisi UU KPK yang didengungkan DPR secara diam-diam.

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap sikap "diam-diam" DPR RI memberikan persetujuan untuk melakukan revisi UU KPK melalui paripurna.

Pantauan di lapangan, ratusan pegawai KPK yang mengenakan pakaian serbahitam memenuhi lobi Gedung Merah Putih KPK dan membuat rantai manusia.

 Dipilihnya warna hitam karena merupakan simbol duka atas kondisi KPK yang berada di ujung tanduk lantaran revisi UU KPK. Berbagai spanduk dan poster dengan berbagai tulisan pun  tampak dalam aksi tersebut.

Yang menarik perhatian, para pegawai KPK membentangkan poster besar bertuliskan "KPK dilahirkan Mega, Mati di Tangan Jokowi?".

"Berbagai upaya pelemahan telah dialami KPK melewati berbagai masa pemerintahan. Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarnoputri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," kata pegawai KPK, Henny Mustika Sari, saat aksi 'Tolak Revisi UU KPK' di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Dia mengatakan kehadiran KPK merupakan pembeda. Menurutnya, UU KPK awalnya dibuat untuk menjaga KPK tetap independen dan pimpinannya bebas dari masalah integritas.

"Hal tersebut didasarkan pada kehadiran KPK sebagai 'pembeda' dengan dilahirkannya UU KPK yang memastikan KPK tetap independen serta pimpinan KPK yang harus bersih segala persoalan integritas. Tanpa hadirnya kedua hal tersebut, KPK telah mati," ujarnya.

KPK, disebut Henny sudah menangani perkara kasus korupsi yang melibatkan 26 Kepala lembaga negara/kementerian, 247 anggota dan pimpinan DPR/DPRD serta 20 gubernur sampai dengan korporasi. Lebih dari Rp 600 miliar pun sudah dikembalikan kepada negara.

 "Sedangkan di bidang pencegahan upaya perbaikan sistem antara lain kajian sistem oleh KPK di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi misal kajian sistem penyelenggaraan haji, sistem di Bea Cukai, sistem pajak, program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN SDA) dan siklus pembahasan anggaran negara, sistem bantuan sosial serta rekomendasi telah diberikan," kata Henny.

 

Berita Hukum Lainnya