Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KPK Harus Kejar Oknum Penegak Hukum

yang Terima Uang dari Imam Nahrawi

JAKARTA (Realita)- KPK harus segera memburu siapa oknum Penegak Hukum (PH) yang diduga menerima uang gratifikasi dari mantan Menpora Imam Nahrawi untuk biaya perkara adiknya. 

Hal ini disampaikan Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyusul dugaan korupsi Imam Nahrawi, terkait penggunaan uang gratifikasi sebesar Rp 7,8 miliar.

Imam nahrawi.

Dalam persidangan praperadilan Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terungkap dugaan gratifikasi itu digunakan untuk mengurus perkara pidana adiknya di Penegak Hukum lain.

"Kata-kata Penegak Hukum lain menjadi teka teki yang tidak sulit dijawab, karena Penegak Hukum lain di luar KPK adalah Jaksa atau Polisi," kata Petrus, kepada Realita.co

Menurut KPK, kata Petrus, uang Rp. 7,8 miliar yang digunakan Imam Nahrawi untuk mengurus perkara pidana adiknya sebesar Rp. 7 miliar diterima dari Ending Fuad Hamidy (Sekjen KONI) pada November 2018, sedangkan sebesar Rp. 800 juta diterima dari Taufik Hidayat (Staf Khusus Imam Nahrawi) pada tanggal 12 Januari 2017. Dengan demikian terdapat fakta bahwa ada uang gratifikasi sebanyak Rp 7,8 miliar masing-masing diterima dari Ending Fuad Hamidy sebesar Rp. 7 miliar melalui Lina Nurhasanah dan sebesar Rp. 800 juta melalui Taufik Hidayat, telah digunakan untuk mengurus perkara adiknya.

"Oleh karena itu Koordinasi antara KPK dengan Instansi Penegak Hukum lain apakah Polri atau Kejaksaan harus segera dilakukan mengingat KPK dalam persidangan praperadilan yang terbuka untuk umum telah mengungkapkan ada dana sebesar Rp. 7,8 miliar digunakan Imam Nahrawi untuk mengurus kasus pidana yang menjerat adiknya bernama Syamsul Arifin, pada Instansi Penegak Hukum yang lain," tandasnya. 

Petrus menambahkan, KPK sebaiknya menyebutkan Instansi Penegak Hukum yang mana, agar masyarakat dapat berperanserta mengungkap kemana arah penggunaan Uang Gratifikasi Rp. 7,8 miliar dimaksud.

"KPK seharusnya memprioritaskan penyidikan atas dugaan Gratifikasi secara berantai dari Imam Nahrawi kepada Penegak Hukum lain (Polisi, Jaksa atau Hakim), yang juga merupakan lahan garapan KPK dalam pemberantasan korupsi agar ketiga instansi tersebut efisien dan efektif dalam pemberantasan korupsi," tutupnya. yl 

 

Berita Politik Lainnya