Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KPK Harus

Urusi Djoko Tjandra

JAKARTA (Realita)-  Koalisi Pemantau Peradilan meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengerahkan anak buahnya untuk mengusut sengkarut penanganan perkara buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Langkah itu dinilai lebih penting daripada tindakan yang dilakukan jenderal bintang tiga itu dalam memberikan ucapan perayaan hari besar nasional melalui keterangan persnya.

Djoko Tjandra.

Diketahui, Firli memang senantiasa mengirim rilis berkaitan dengan peringatan hari besar nasional. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh pimpinan periode sebelumnya.

"Ketimbang pak Firli mengomentari atau membuat rilis misalnya hari PMI, hari narkoba, menurut saya ini menjadi objek KPK untuk lakukan koordinasi (penyelesaian kasus Djoko Tjandra)," ujar anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun, dalam agenda webinar, Minggu (24/7).

Tama berujar KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan penindakan terhadap instansi terkait yang diduga larut dalam persoalan Djoko Tjandra. Hal itu, kata dia, menindaklanjuti fakta pengurusan KTP-elektronik Djoko Tjandra yang berjalan mulus dan keterlibatan aparat penegak hukum yang dinyatakan terbukti melindungi buronan kelas kakap tersebut.

"Dari sisi koordinasi KPK berhak. Di sisi lain, kita berharap karena di situ ada oknum badan hukum yang diperiksa, yang jadi relevan juga bagi KPK untuk merespons secara penindakan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa lembaganya bakal melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi suap atau gratifikasi terkait pelarian buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut.

Ia berujar tindakan yang dilakukan KPK nantinya bisa secara langsung ataupun melakukan koordinasi supervisi dengan aparat penegak hukum lain atau lembaga terkait.

"Sekali lagi Djoko Tjandra statusnya adalah buron. Apa kewenangan KPK? Kalau kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu lalu misalnya di-back up aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, jika ada indikasi suap, misalnya ada indikasi atau gratifikasi, tentu kami akan melakukan penindakan," kata Ghufron di Kantornya, Rabu (22/7) lalu.

Sebelumnya, tiga jenderal polisi dicopot dari jabatannya terkait sengkarut penanganan perkara Djoko Tjandra. Mereka adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Mereka diduga terseret dalam pelanggaran kode etik dugaan penerbitan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Koalisi Pemantau Peradilan juga meminta Mahkamah Agung (MA) menggugurkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

"Saya minta MA menggugurkan proses hukum yang dilakukan Djoko Tjandra. Saya minta dengan sangat," kata Koordinator Publik Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar, dalam diskusi webinar tersebut.

Tama menambahkan, upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak para tersangka. Namun, ia menjelaskan dalam sistem hukum dikenal asas iktikad baik.

Djoko Tjandra, kata dia, tidak memiliki hal tersebut.

"Apa iktikad baiknya? Tentu saja menjalankan putusannya. Masih ada 2 tahun putusan 2009, kemudian 2012 sudah ada peninjauan kembali yang pada intinya semua putusan dikeluarkan bahwa Djoko Tjandra harus dihukum 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp546 miliar," ujar Tama.cn

 

Berita Hukum Lainnya