Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KPK Hentikan 36 Perkara,

BW: Paham Nggak Sih?


JAKARTA (Realita) - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri Cs menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi.

Bambang widjojanto (bw).

Ke-36 perkara yang dihentikan tersebut, merupakan penyelidikan tertutup.

Menanggapi itu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menyebut bahwa istilah penghentian penyelidikan nyaris tidak pernah digunakan oleh Pimpinan KPK periode sebelumnya dalam pelaporannya.

"Di dalam banyak presentasi atau laporan karena itu bukan prestasi yang perlu dibanggakan," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya, selalu saja ada klausul penyelidikan ditutup dan dibuka kembali jika ada peristiwa dan fakta yang dapat dijadikan bukti permulaan untuk membukan penyelidikan baru.

"Yang jauh lebih penting adalah akuntabilitas dalam seluruh proses pemeriksaan, salah satunya di tahapan penyelidikan sehinggga tidak menimbulkan kecurigaan atas proses karena ada sinyalemen "deal" tertentu ketika tahapan prosesnya harus ditutup," katanya.

Tak hanya itu, lanjut BW sapaan akrabnya, istilah hukum Penghentian Penyelidikan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana jika merujuk pada KUHAP. Istilah Penghentian Penyelidikan juga tidak ada dalam UU No. 19 Tahun 2019 maupun UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Maka dari itu, BW mengingatkan agar pimpinan KPK Firli Bahuri Cs untuk tidak membesar-besarkan penggunaan istilah penghentian penyelidikan. Karena bisa dituding mencari sensai belaka.

"Menjadi tak perlu karena bisa dituding hanya sekedar mencari sensasi yang tak begitu penting dalam upaya penegakan hukum tapi juga istilah yang keliru karena tak dikenal di dalam hukum acara," ungkapnya.

"Faham ngak sih, atau fahamnya yang salah dan keliru. Semoga kita tidak lebay, itu juga penting," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut diungkapkannya penghentian 36 penyelidikan merupakan langkah baru di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs. Pada pimpinan sebelumnya, kata Alex, ada juga penghentian penyelidikan namun tidak dipublikasikan.

"Hanya masalahnya saat itu tidak kita umumkan. Ini baru kita lakukan penghentian penyelidikan kita umumkan eh malah ribut malah rame. Sebetulnya ya biasa-biasa saja tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan kita mencoba proses transparansi akuntabilitas kita sampaikan," kata Alexander.sin

 

Berita Hukum Lainnya