Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Mukarrom

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
KPK Pastikan Pemeriksaan

Ketum PPP Bukan Politis

JAKARTA (Realita)- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang menyatakan penyidik KPK tengah mendalami peran Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam dugaan korupsi dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. 

Sebab, dalam kasus tersebut, KPK menemukan uang senilai Rp 1,4 miliar dalam pecahan dollar Singapura dan menyita dokumen terkait saat menggeledah rumah salah seorang pengurus PPP di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Saut Situmorang.

 "Ya chek and balance, dia menjelaskan apa kaitannya. Nanti kami lihat sejauh apa kaitannya dia berperan disitu. KPK tidak pernah memanggil kalau dia tidak relevan dengan yang kami lagi dalami," kata Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Saut memastikan pemanggilan Romahurmuziy murni persoalan hukum, tak ada kaitan dengan politik. Saut menambahkan, Romahurmuziy pun dipanggil hanya sebagai saksi sehingga tak perlu dikhawatirkan. Saut menjamin pemanggilan sejumlah politisi di tahun politik tak terkait aspek politik sehigga tak perlu dibesar-besarkan.

"Ya kan KPK tak di ruang hampa kan. Ini KPK-nya Indonesia. Dia harus hati-hati, tak boleh merusak demokrasi. Kami juga kan penduduk demokrasi dipilih oleh Komisi III, dipilih oleh DPR," ujar Saut. Oleh karena itu dia (KPK) harus jangan bikin noise yang begitu lebih besar," lanjut Saut.

 Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy bakal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/8/2018) ini.

Romahurmuziy rencananya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018. Baca juga: Kamis Ini, KPK Panggil Lagi Ketum PPP Romahurmuziy sebagai Saksi Kasus RAPBN-P Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

 "Akan datang jam 13-an (sekitar pukul 13.00 WIB), karena pagi ini menerima dulu tamu-tamu dari luar negeri yang sudah terjadwal," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/8/2018).mas/ika

 

Berita Hukum Lainnya