Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
KPK segera Diizinkan Tangani

Korupsi di Sektor Swasta

JAKARTA (Realita)- DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Gedung KPK.

Dengan demikian, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana.

Korupsi sektor swasta sejatinya sudah masuk dalam UU nomor 7 tahun 2006, mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan.

RUU KUHP mengatur korupsi sektor swasta tetapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta, karena UU KPK nomor 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara negara.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menegaskan, KPK harus dilibatkan dalam penanganan pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Menurutnya, KPK sebagai satu lembaga independen harus mengawal proses pemberantasan korupsi. "Hal itu tentu akan sejalan dengan fungsi KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi," terang Lalola di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Ia menilai, RKUHP cukup mengatur delik korupsi di sektor swasta secara umum. Sementara, ketentuan lebih detail diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lalola mengatakan, tidak sepakat dengan pendapat bahwa jika KPK ingin memiliki kewenangan menangani korupsi di sektor swasta, maka harus ada perubahan ketentuan atau revisi dalam UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pelibatan KPK, tambahnya, bisa diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tak perlu merevisi UU KPK.

"Dengan diperjelasnya posisi KPK sebagai penyidik dalam KUHAP dapat mengurangi potensi gugatan praperadilan oleh tersangka kasus korupsi," imbuhnya.mt

 

Berita Hukum Lainnya