Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kuasa Hukum WN Libanon Protes

Penanganan Kasus di Dit Tipidter Bareskrim

JAKARTA (Realita) - Tim kuasa hukum warga negara (WN) Libanon Raef Sharaf El Din, merasa keberatan dengan tindakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri.

Niko Nixon Situmorang di kantor Bareskrim Polri, Senin (10/5/2019).

Sebab, penyidik menaikkan status kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada akta otentik kapal MV Neha dari penyelidikan ke penyidikan, diduga tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Raef dilaporkan Ronald Umbas karena diduga membuat keterangan palsu, dalam kaitan sengketa kepemilikan kapal MV Neha.

"Langsung dinaikkan statusnya (kasus dugaan keterangan palsu) ke sidik padahal sebelumnya tidak pernah diberitahukan atau dimintai keterangan lebih dulu," ujar salah satu kuasa hukum Raef, Niko Nixon Situmorang di kantor Bareskrim Polri, Senin (10/5/2019).
Niko mengakui penyidik sempat mengkonfirmasi kehadiran Raef dalam pemanggilan melalui dirinya, pada 23 Mei 2019 lalu, namun kliennya tak datang. Niko sendiri kala itu mengaku tak mengetahui keberadaan Direktur Operasi Bulk Black sea Inc, atau pemilik kapal MV Neha tersebut, sehingga tak bisa memastikan kehadiran Raef.
"Lagipula pemanggilan baru satu kali, lalu tiba-tiba kasus ditingkatkan dari lidik ke sidik. Kan sesuai KUHAP pemanggilan bisa dilakukan tiga kali. Kita pun tak pernah terima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)," tuturnya. 
Pemanggilan kliennya secara langsung juga dinilai tak sesuai. Seharusnya, kata Niko, pemanggilan dilakukan melalui Kedutaan Besar Libanon di Jakarta, mengingat status Raef yang WN Libanon.
"Pemanggilan itu harusnya ditujukan untuk negara yang bersangkutan," ucap Niko. 
Lebih lanjut, pihaknya meminta penyidik menunggu putusan hasil sengketa perdata tentang kepemilikan kapal di Mahkamah Agung (MA). Sebab jika akhirnya MA memutus pemilik kapal ialah Bulk Black sea Inc, Ronald tak berhak menempuh jalur hukum karena tidak memiliki legal standing atau dasar hukum.
"Kami berharap agar Tipidter menunggu sampai keputusan Mahkamah Agung, tentang perkara ini supaya apakah mereka berhak melaporkan. Karena ini berkaitan dengan legal standing daripada pelapor. Kalau misalnya MA membenarkan kita, urusan apa dengan mereka? Karena apa yang mereka laporkan dokumen aslinya ada sama kita semua," tandasnya.kik

 

Berita Hukum Lainnya