Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kubur KPK

atau Judicial Review!

JAKARTA (Realita) - Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyarankan KPK di"kubur" saja. 

Hal ini penting dilakukan apabila benar adanya, bahwa langkah DPR RI dan Pemerintah dalam pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, diduga sebagai konspirasi terselubung melemahkan lembaga anti rasuah. 

"Kubur saja KPK bila UU hasil revisi justru melucuti dan melemahkan," cuit akun Twitter @Dahnilanzar, dikutip Kamis (20/9/2019). 

Bila KPK dikubur, sejarah bakal mencatat pernah ada lembaga super power dalam pemberantasan korupsi 

yang tak dapat diintervensi dalam proses pembetantasan korupsi, sehingga memantik kemarahan pihak yang tak berkenan kemudian digembosi lewat revisi UU KPK. 

"Biar kita ziarahi makammya sbg simbol bahwa KPK pernah bekerja bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," tulisnya lagi.

Akun twitter dahnil anzar.

Bila ditelusuri, simbol mengubur KPK mulai dilakukan di atas replika makam yang ditaruh di depan pintu Gedung Merah Putih KPK Selasa (17/9/2019) malam, oleh pegawai KPK dan pegiat antikorupsi. 

Pada kesempatan itu, turut dilakukan aksi tabur bunga sebagai simbol matinya KPK, setelah disahkan revisi UU KPK oleh DPR. 

Hingga saat ini penolakan publik terus disuarakan, baik lewat media massa maupun aksi unjuk rasa. Landasannya, ada sejumlah poin yang dinilai berpotensi kuat melemahkan KPK, dalam proses pemberantasan korupsi.  

Di antaranya, soal poin pegawai KPK ke depan akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.  Padahal, selama ini status KPK sebagai lembaga ad hoc independen atau bukan bagian dari pemerintah. Sehingga kerjanya, tak bisa diintervensi oleh pihak manapun. 

Lalu penyadapan KPK bisa dilakukan apabila mendapat izin dari Dewan Pengawas. Kemudian pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Serta, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3, lalu dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik.

Meski gelombang suara penolakan sudah mulai dihembuskan, oleh berbagai lapisan masyarakat kepada pemerintah, namun  pengesahan revisi tetap disahkan dalam tempo waktu yang tergolong cepat. 

Gerak cepat Pemerintah dan DPR RI ini, disesalkan publik lantaran masih banyak produk undang-undang lainnya yang dianggap vital namun tak kunjung dituntaskan oleh legislatif di penghujung jabatan mereka. Lalu, apakah KPK harus dikubur ?? Atau mendukung langkah Indonesia Corruption Watch (ICW)  mengajukan uji materi (judicial review) revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) ??

 

Berita Hukum Lainnya