Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Kumpulkan Pedagang Pakaian Impor Bekas,

Pemkot Surabaya Bakal Sasar Mall

SURABAYA (Realita)- Dinas Perdagangan (Disdag) secara masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan larangan penjualan pakaian impor bekas.

Suasana sosialisasi pelarangan penjualan pakaian impor bekas

Selain melakukan sidak di lapangan, Disdag bersama jajaran Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengumpulkan para pedagang itu untuk diberikan sosialisasi dan pembinaan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, bahwa upaya yang dilakukan itu sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51 Tahun 2015, tentang larangan penjualan pakaian impor bekas. Bahkan sebelumnya, pihaknya telah melakukan sidak ke lokasi-lokasi penjualan pakaian impor bekas.

“Kegiatan sosialisasi ini sudah yang kedua, karena beberapa minggu kemarin kami sudah turun ke lapangan. Jadi kami bisa mengidentifikasi mana-mana pedagang yang jualan pakaian impor bekas,” kata Wiwiek. Wiwiek.                                                                     

Ada 55 pedagang pakaian impor bekas yang hadir dalam kegiatan sosialisasi itu. Mereka merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di beberapa wilayah Surabaya. Seperti kawasan Gembong, Sulung dan Tugu Pahlawan. “Jadi hari ini kami sudah ketemu dengan pedagang-pedagang yang memang itu melakukan kegiatan perdagangan barang yang dilarang tersebut,” katanya.

Selain memberikan sosialisasi secara langsung di lapangan, pihaknya mengaku juga terus melakukan identifikasi dan memetakan lokasi-lokasi yang biasa dilakukan perdagangan pakaian impor bekas. Bahkan, ke depan pihaknya akan melakukan sidak ke mal dan pusat perbelanjaan. “Jadi kan namanya perdagangan itu pintunya bisa masuk ke mana saja, karena itu kami juga akan turun ke mal, toko-toko modern dan sebagainya,” katanya.

Saat ditanya terkait sanksi yang diterapkan kepada para pedagang pakaian impor bekas itu, Wiwiek menegaskan bahwa sesuai ketentuan yang ada, jika sudah dilakukan sosialisasi namun pedagang tersebut masih tetap berjualan pakaian yang dilarang, tentunya pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi. “Jadi prosesnya ini kan kita sudah pernah sosialisasi, jadi nanti prosesnya ketika kita turun di lapangan dan masih menemukan, pasti ada sanksi yang kita tegakkan,” jelasnya.

Kasubnit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya, Ipda M. Shokib menyampaikan, pihaknya akan terus membackup kegiatan Pemkot Surabaya dalam rangka mensosialisasikan peraturan larangan perdagangan pakaian impor bekas. Pihaknya menilai bahwa pakaian impor bekas ini sudah mendarah daging di masyarakat. “Sehingga apabila langsung ditegakkan secara frontal kepada pedagang yang kecil-kecil ini (PKL), pasti akan menimbulkan efek sosial yang besar,” kata Ipda Sokib.

Maka dari itu, pihaknya bersama Pemkot Surabaya akan mengedepankan upaya-upaya secara persuasif kepada para pedagang itu. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi secara langsung di lokasi penjualan dan mengumpulkan mereka. Tujuannya agar mereka bisa beralih ke usaha atau pekerjaan lain yang tidak dilarang dalam undang-undang. “Di lapangan kami juga sudah bergerak, bertindak bersama pemkot mendatangi langsung kepada para pedagang. Langkah ini akan terus kami lakukan sampai targetnya zero pedagang pakaian impor bekas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Eka Setya Budi menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu. Apalagi, aturan larangan penjualan pakaian impor bekas telah tercantum dalam Permendag No 51 tahun 2015 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 2.

“Memang sudah ada dasarnya, berdasarkan peraturan Permendag No 51 Tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas itu dilarang. Di sini masih banyak ditemukan, makanya mau tidak mau memang harus ditertibkan,” kata Eka sapaan lekatnya.

Bahkan pihaknya memastikan akan mensosialisasikan Permendag No 51 Tahun 2015 itu ke kabupaten atau kota lain di Jatim. Pihaknya berharap, masyarakat sadar, baik itu penjual maupun calon pembeli, bahwa pakaian impor bekas itu dilarang dalam undang-undang. “Insya Allah nanti akan kita lakukan sosialisasi ke kabupaten atau kota yang lain untuk mengedukasi, karena peredaran pakaian impor bekas ini sudah begitu masif,” pungkasnya.nov

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya