Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
LHKPN Dirilis,

Harta Ipong Muchlissoni Rp 44,5 Miliar

PONOROGO (Realita)- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akhirnya merilis jumlah kekayaan dua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga dalam Pilkada Ponorogo.  Dari data yang dirilis Calon Bupati (Cabup) Petahana Ipong Muchlissoni masih menjadi calon yang memiliki harta terbanyak ketimbang yang lain.

Dari website resmi KPK di elhkpn.kpk.go.id tercatat, Ipong Muchlissoni mememiliki harta kekayaan mencapai Rp 44,5 miliar, dimana kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan 18 unit senilai Rp 15 miliar, harta bergerak senilai Rp 11,1 miliar yang terdiri dari 17 mobil dan 3 moge, harta bergerak lainnya 1,6 miliar, surat berharga senilai Rp 13,2 miliar, dan harta lainnya mencapai Rp 1,5 miliar.

Screenshot LHKPN Ipong Muchlissoni.

Kendati demikian, Bupati Ponorogo periode 2016-2021 itu memiliki hutang senilai Rp 6,4 miliar. Sehingga kekayaan bersihnya mencapai Rp 38 miliar. Laporan ini diumumkan sesuai verivikasi KPK pada 27 April 2020.

Sedangkan Calon Wakil Bupati (Cawabup) nya, Bambang Tri Wahono memiliki kekayaan mencapai Rp 2,9 miliar. Yang terdiri dari aset tanah dan bangunan Rp 1,1 miliar, aset bergerak senilai Rp 433 juta, harta lainnya Rp 300 juta, kas dan setara kas mencapai Rp 1 miliar. Laporan ini diumumkan pada 28 April 2020.

Dari kubu penantang, Calon Bupati (Cabup) Sugiri Sancoko memiliki kekayaan mencapai Rp 5 miliar, dengan aset tanah dan bangunan mencapai Rp 4,3 miliar, aset bergerak mencapai Rp 165 juta, kas dan setara kas Rp 300 juta. Sedangkan sang Cawabup Lisdyarita memiliki harta cukup banyak, yakni mencapai Rp 13 miliar. Yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 12,5 miliar, aset bergerak Rp 450 juta, kas dan setara kas Rp 87,9 juta. 

Hal ini juga dibenarkan Komisioner Devisi Teknis dan Penyelenggaraan KPUD Ponorogo Arwan Hamidi. Ia mengatakan semua Paslon telah melaporkan laporan LHKPN ke KPUD sejak masa pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wabup pada 4 hingga 9 September lalu. " Seluruh calon sudah serahkan. Kalau tanda terima, tidak ada nominal angka kekayaannya. Ya hanya tanda terima yang bisa dicek barcode nya di situsnya kpk," ujarnya, Selasa (29/9).

Arwan menambahkan, terkait pelaporan LHKPN ke KPK telah dilakukan Paslon sejak Januari 2019 hingga Desember 2019. Usai dirilis KPK, maka Paslon wajib mengumunkan laporan kekayaanya ke masyarakat hingga H-2 pencoblosan. Bila tidak dilakukan maka sesuai PKPU dapat dijatuhi sanksi administrasi." Di PKPU, paslon wjib laporkan paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara, difasilitasi KPU. Nmun jika paslon berhalngan, KPU dapat bantu umumkan. Tapi akan kita dorong itu diumumkan masing paslon.Kalo tidak diumumkan, ranahnya sanksi administrasi," pungkasnya. Win

 

Berita Politik Lainnya