Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Lompat Pagar,

Status Dua Anggota DPRD Kota Madiun Dipertanyakan

MADIUN (Realita)- Dua anggota DPRD Kota Madiun, Sigit Ahimsa dan Yuliana tetap ngantor seperti biasa.

Ketua DPRD Kota Madiun, Istono.

Padahal, Yuliana telah mengundurkan diri dari kursi legeslatif sejak tanggal 30 Juli 2018. Sedangkan Sigit Ahimsa mundur tertanggal 31 Juli 2018.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengaku keduanya sempat berhenti mengikuti aktifitas kedewanan. Pun, saat absensi dalam rapat paripurna pengumuman pengunduran diri Armaya sebagai Wakil Wali Kota Madiun, Jumat (3/8/2018) lalu, juga ditegaskan bahwa keduanya telah mengundurkan diri. Non aktifnya kedua dewan tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12/2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Yang mana didalam pasal 99 ditegaskan, anggota dewan yang mundur, maka terhitung sejak tanggal itu tidak lagi mendapatkan fasilitas apapun.

“Memang sejak tanggal surat pengunduran diri itu, yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya. Saat itu kita memberlakukan PP 12/2018. Karena waktu itu kami tunduk pada PP tersebut,” katanya, Kamis (9/8/018).

Namun yang menjadi masalah, kedua dewan yang diberangkatkan melalui Partai Demokrat pada pemilihan legeslatif (Pileg) 2014 tersebut, kemudian kembali ngantor dan mengikuti aktifitas kedewanan. Istono berdalih, mereka kembali aktif ngantor di Perintis-sebutan kantor DPRD Kota Madiun, dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 160/6324/OTDA tertanggal 3 Agustus 2018 yang berisi tentang pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019.

“Bedan penafsiran antara PP12/2018 dan SE itu. Perbedaan ini menyulitkan kita yang di daerah. Kami harus tunduk kemana?,” ujarnya.

Dalam SE Kemendagri itu disebutkan, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya, tapi menjadi Caleg 2019 - 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu. Dengan kata lain, mereka yang maju bukan lewat partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 diberhentikan antar waktu. 

Penjelasan SE Kemendagri tersebut, sama dengan kasus yang dialami Yuliana dan Sigit Ahimsa. Karena, keduanya menyatakan diri mundur sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, untuk maju sebagai bakal calon legeslatif (bacaleg) 2019-2024 melalui Partai Perindo. “Karena adanya beda penafsiran ini, maka saya minta Sekwan untuk berkonsultasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah,” terang Istono. 

Terpisah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ngedi Trisno Yhusianto justru mempertanyakan status Sigit dan Yuliana. Dia menuding, keduanya merupakan dewan yang tidak lagi mewakili partai manapun.

“Sigit dan Yuliana ini tidak lagi mewakili partai manapun. Karena sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Perindo,” kritiknya.

Ngedi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II, DPRD Kota Madiun tersebut menerangkan, berhentinya anggota dewan ada tiga syarat, seperti diamanatkan dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan PP nomor 12/2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Yakni mengundurkan diri, diberhentikan, dan meninggal dunia. 

“Sehingga kalau mengundurkan diri, berhentinya ya sejak dia tandatangan surat pengunduran diri itu. Sehingga hak protokoler dan hak keuangannya berhenti sampai disitu. Beda dengan diberhentikan, harus menunggu proses administrasi, sampai Gubernur,” jelasnya.

”Kalau dia mengacu dengan SE Mengdagri, itu bukan hirarki hukum. Yang tertinggi itu undang-undang dan PP. Masok PP dan UU kalah sama SE,” tambah Ngedi.

Diketahui, Sigit dan Yuliana kini resmi terdaftar sebagai anggota Partai Perindo. Kartu tanda anggota (KTA) Perindo itu, digunakan sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon legeslatif (bacaleg) 2019 di KPU. Sehingga, di lembaga DPRD, keduanya bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrat. Jika tetap “ngeyel” aktif mengikuti acara DPRD, Ngedi pun mendesak KPU untuk mencoret keduanya dari daftar caleg alias Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

“Salah satu syaratnya nyale, yaitu memiliki KTA partai. Dia pindah partai, kemudian kan masuk ke Perindo. Berarti diakui sebagai anggota Perindo dan bukan lagi anggota Demokrat. Pada saat dia masuk disini (kantor DPRD,red), dan menunggu DCT, dia ngambil gaji dan ngambil haknya pakai partai mana? Masih Demokrat kan? Sedangkan dia sudah pindah ke Perindo,” tanyanya.

“Ngambil uangnya pakai Demokrat, sedangkan nyaleg pakai Perindo. Lalu dimana logika hukumnya? Berarti kalau dia tetap ngambil duit, maka TMS. Belum sebagai anggota Perindo, karena masih menerima hak sebagai anggota Demokrat,” lanjutnya.

Permasalahan ini, dianggap Ngedi terindikasi kerugian Negara. Jika keduanya masih menerima fasilitas dan hak keuangan dari DPRD. “Haknya ini diambil dari uang Negara. Kalau itu dilakukan, maka ada potensi kerugian Negara. Setau saya masih (menerima hak,red),” tandasnya. paw

Ngedi Trisno Yhusianto.
 

Berita Politik Lainnya