Menurutnya hasil studi tersebut akan berguna bagi Kementerian PUPR dalam melakukan penyusunan program prioritas pemenuhan kebutuhan air bersih di Indonesia. 

“Dengan hasil studi ini kita punya data untuk mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat di saat Pandemi. Kedepan saya harapkan IWI masih tetap menjadi rekan diskusi yang baik dengan Kementerian PUPR, karena dengan dukungan para pakar, kebijakan (_policy_) yang kita buat akan berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (_research base policy_),” ujar Menteri Basuki dalam sambutannya pada Webinar Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Era Pandemi Covid-19, Kamis (11/2/2021).

Menteri Basuki menyatakan, ada tiga masalah utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia, dimana yang pertama terkait dengan manajemen penyediaan air bersih. Secara hidrologis dikatakan Menteri Basuki, bahwa jumlah air yang tersedia tetap, sehingga apabila ada yang kekurangan atau kelebihan air, maka hal itu disebabkan manajemen pengelolaan airnya yang keliru. 

"Apabila ada yang kekeringan dan kebanjiran pasti manajemen airnya yang tidak baik. Dan ada juga dalam hal kualitas, jika ada yang jelek pasti masalahnya manajemen airnya perlu diperbaiki. Contohnya jika ada waduk-waduk yang airnya warna coklat, itu dikarenakan di hulunya ada kerusakan. Hal ini membuat kualitas air menjadi buruk dan tidak bisa digunakan masyarakat,” tutur Menteri Basuki. 

Permasalahan selanjutnya menurut Menteri Basuki adalah terkait kebocoran air baik yang diakibatkan secara teknis maupun administrasi yang masih tinggi. 

Permasalahan terakhir terkait pengelolaan air bersih menurut Menteri Basuki adalah mengenai tarif air. Kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga besaran tarif per kubik juga berbeda. Dengan demikian perlu ditetapkan koefisien masing-masing daerah sesuai dengan UMR dan lainnya untuk menentukan tarif.

"Tiap daerah-daerah bisa menyesuaikan dengan koefisien yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemahalan, UMR, dan lainnya. Seperti Jakarta pasti berbeda dengan Cianjur. Saya kira dengan demikian mungkin cukup fair," ujar Menteri Basuki.agus