Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Merasa Dirugikan,

Kolonel Birawa Gugat PT SBS

SURABAYA (Realita) - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Surabaya, dengan nomor 882/Pdt.G/2016/PN.SBY., tgl 11-11-2016, terhadap PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS).

Kolonel Laut Birawa Budijuwana (kiri) dan Ketua YLPK Jatim, M. Said Sutomo.

Gugatan sebesar Rp 2 miliar ini, terkait persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl. Dukuh Kramat RT.3/RW.4, Kelurahan Jajar, Kec. Wiyung, Surabaya. Gugatan itu didaftarkan, setelah dilakukan mediasi yang digawangi YLPK Jatim pada tanggal 7 September 2016 lalu, antara PT SBS dan Kolonel Laut Birawa Budijuana selaku konsumen, namun pihak PT SBS tak hadir. Menurut Ketua YLPK Jatim, M. Said Sutomo, ketidakhadiran PT. SBS dapat dikualifikasikan bahwa PT. SBS tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Oleh karenanya, konsumen menginginkan kepada YLPK Jatim untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Gugatan itu muncul setelah PT SBS menolak mengembalikan uang cicilan senilai Rp 126.578.000, akibat 2 unit apartemen di tower A dan B yang sudah dibayar 10 kali cicilan, ketahuan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan pasal 42 jo 45 UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tindakan menjual Apartemen CBD tanpa dilengkapi IMB yang dilakukan oleh PT SBS dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan perundang-undangan. Padahal dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8/1999, ditegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang/jasanya. Berdasarkan risalah hasil klarifikasi dan mendiasi dugaan perbuatan melawan hukum antara Kolonel Laut Birawa Budijuwana dengan Dinas PU Cipa Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tanggal 7 September 2016, dinyatakan bahwa PT SBS belum mengajukan izin mendirikan Bangunan atas Apartemen Puncak CBD tower A dan B, namun oleh PT SBS Apartemen itu telah dipasarkan secara luas ke masyarakat. Tak hanya itu, sesuai dalam berkas perjanjian pendahuluan jual beli PT. SBS mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Contohnya dalam dokumen perjanjian PT. SBS mencantumkan klausula baku berbunyi: Uang muka atau uang angsuran harga jual beli apartemen harus dilunasi pada tanggal yang telah disepakati. Apabila pemesan terlambat atau tidak melakukan pembayaran uang muka dan angsuran, maka pemesan bersedia dan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,25% per hari sejak hari pertama tanggal jatuh tempo pembayaran yang dihitung dari jumlah tunggakan yang harus dibayar. Atas hal itu, pihak pengembang dinilai telah mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan uang yang telah disetor seluruhnya menjadi milik PT. SBS bila terjadi pembatalan pada saat hanya baru membayar Uang Tanda Jadi (UTJ). Kolonel Laut Birawa Budijuwana ketika dikonfirmasi,mengatakan, ia tak memahami klausul surat perjanjian sebelumnya. Karena saat itu, lulusan AKABRI 1987 silam ini, mengaku tidak membawa alat bantu baca kaca mata. Selain itu, marketing tidak menjelaskan secara rinci klausul tersebut pada konsumen. Tak hanya itu, menurut pria warga jalan Tanjung Raja, Surabaya itu, pihaknya juga sudah pernah melaporkan PT. SBS ke Polrestabes Surabaya. Laporan itu terkait dugaan penipuan dan haknya sebagai konsumen sudah dipermainkan PT. SBS selaku pengembang Apartemen CBD. “Unsur penipuannya sudah saya laporkan ke polisi pada Kamis 11 Agustus 2016 lalu. Laporan Nomor ; STTLP/B/954/VIII/2016/SPKT/RESTABES SBY,” kata Kolonel lagi. Kolonel Birawa berharap respon cepat Polrestabes Surabaya untuk menindaklanjuti laporan yang sudah diajukan. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum PT.SBS, Ennik Indraningrum, belum bisa berkomentar banyak. "Saya belum terima gugatannya jadi belum bisa cerita saya, sidangnya saja belum," ujar Ennik.ys

 

Berita Hukum Lainnya