Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Merasa Tertipu,

Konsumen Dukung Pelaporan Pidana terhadap Direktur PT. Sabrina Laksana Abadi

SIDOARJO (Realita)- Paguyuban Konsumen Korban Perumahan PT.

Teks foto: Para korban saat penyampaian pengaduan ke Kab. Sidoarjo

Sabrina, mendukung sepenuhnya pelaporan pidana Achmad Miftach Kurniawan, Direktur PT. Sabrina Laksana Abadi dan kawan-kawan ke Polres Sidoarjo.

Achmad dilaporkan atas dugaan penipuan, manipulasi pajak dan TPPU, yang merugikan negara sebesar Rp 17 miliar.

Muhsin, Koordinator Konsumen Korban Perumahan PT. Sabrina, berharap kepolisian Sidoarjo harus segera menangkap dan menahan Direktur PT. Sabrina dan prosesnya harus tetap mempertimbangkan kepentingan pengembalian kerugian 700 orang konsumen.

“Untuk itu pihak kepolisian harus dapat menelisik aliran dana konsumen yang berjumlah lebih dari seratus miliar, dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi lebih relevan mengingat saldo keuangan PT. Sabrina Laksana Abadi di 4 rekening nihil, karena telah habis dikuras oleh pemiliknya secara mencurigakan. Kepolisian Sidoarjo harus segera menangkap dan menahan Direktur PT. Sabrina,” ujar Muhsin, kepada wartawan (29/11/2019) usai berusaha menemui Sekda Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Untuk diketahui, PT. Sabrina Laksana Abadi didirikan pada tanggal 2-06-2016, tercatat duduk sebagai Direktur, Achmad Miftach Kurniawan, dan Fitri Arifiani, selaku komisaris, hingga kini telah membangun  4 (empat) proyek perumahan dan 1 (satu) proyek kolam renang komersial. Namun ironisnya seluruh proyek didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan, antara lain: Perumahan Panjunan Regency, berlokasi di Desa Panjunan, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2016 menjual kavling dan bangunan  dalam 6 (enam) Tahap, masing-masing terdiri sebanyak 105 unit.

Proyek ini hingga kini belum memiliki sertifikat induk dan splitsing sertipikat. Sehingga konsumen belum bisa memperoleh haknya, baik secara fisik maupun yuridis. Telah sering terjadi keributan antara PT. Sabrina Laksana Abadi selaku developer dengan konsumen, karena terjadinya dugaan pidana penipuan.

Lalu perumahan Banjarsari Asri, berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menjual kavling dan bangunan sejumlah  30 unit. Dijual dan didirikan sejak tahun 2017. Perumahan Kedung Kembar Asri, berlokasi di Dusun Sigit Desa Kedung Kembar, Kecamatan Prambon,Kabupaten Sidoarjo, menjual kavling dan bangunan sejumlah 30 unit. Dijual sejak tahun 2016. Berikutnya, proyek Kolam Renang TIrto Wening Sabrina, yang dikomersialkan dan didalamnya terdapat  kios-kios untuk berjualan berlokasi di Desa Panjunan RT.004 RW 001, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Didirikan dan dioperasionalkan sejak Desember 2018. Proyek THE SABRINA VILLAGE, berlokasi di Desa Panjunan RT 03 RW 01 Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo. Dipasarkan sejak 2019, dengan jumlah Rumah 10 buah dan Ruko 4 buah.

Ironisnya, seluruh proyek PT. Sabrina tidak memiliki perizinan antara lain: Izin Lingkungan Amdal, Site Plan, IMB, serta belum melakukan Penurunan Hak atas sertipikat, AJB untuk balik nama sertipikat menjadi PT. Sabrina Laksana Abadi, Pengindukan Sertipikat, dan Pemecahan Sertipikat.

Berdasarkan laporan Notaris Eka Suci Rudianingrum, SH, Mkn, yang ditujukan kepada Kapolres Sidoarjo, yang ditembuskan ke Kapolda dan Kajati Jawa Timur, pada awalnya PT. Sabrina Laksana Abadi memiliki rekening penampungan untuk menerima pembayaran lebih dari seratus milyar rupiah, bersumber dari uang 700 konsumen, antara lain di Bank BCA Nomor Rekening: 0185008199,  BNI Cabang 230 Sidoarjo Nomor Rekening: 5005002586, Bank BRI Nomor Rekening: 316801024705530, Bank Mandiri Nomor Rekening: 14000896500500, dan Bank BTN Nomor Rekening: 002220155000008-5. “Namun saldo di seluruh rekening tersebut kandas, uangnya habis menguap, diduga mengalir berubah bentuk dan disamarkan. Perbuatan ini dapat dikualifisir sebagai pidana TPPU” ujar Eka Eka Suci Rudianingrum, SH, Mkn.

Setelah berhasil menghimpun dana dari konsumen sebesar lebih dari seratus miliar rupiah, Achmad Miftach Kurniawan, PT. Sabrina Laksana Abadi dan kawan-kawan hingga kini tidak melaksanakan kewajiban kepada konsumen, baik penuntasan pembangunan perumahan maupun proses peralihan kepemilikan, dan hak negara berupa berbagai jenis pajak-pajak tidak dibayarkan total sebesar    Rp 17 milyar. “Saya berharap Kapolres Sidoarjo dapat segera pro aktif bertindak memprosses secara hukum kasus ini," ujar Eka lagi.

Lima proyek proyek PT. Sabrina Laksana Abadi dapat dibangun tanpa memiliki ijin-ijin termasuk IMB, anehnya menurut Muhsin, hingga kini tidak pernah mendapatkan sanksi tegas dari Dinas Pengawasan Pembangunan Pemda Kab.  Sidoarjo dalam bentuk pembongkaran. Malahan cenderung terkesan dilakukan pembiaran.


Dikenakan Pasal Pencucian Uang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 103 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Bab X Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, Pasal 24 ayat (5)  secara tegas dinyatakan:” Apabila pengajuan ijin sebagaimana yang dimaksud  pada ayat (4) (terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki ijin wajib mengajukan ijin mendirikan bangunan paling lama satu bulan)  tidak dilaksanakan terhadap bangunan dilakukan penyelegelan, dan selanjutnya dilakukan pembongkaran”. “Fakta bahwa hingga hari ini tidak pernah ada pembongkaran bangunan menunjukan adanya ketidakberesan kolutif dalam permasalahan ini,” ujar Muhsin.

Penyelenggara negara wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Azas Umum Pemerintah Negara yang Baik, sesuai UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Penyelenggara negara yang membiarkan terjadinya korupsi di insransi yang dipimpinnya maka dikualifisir telah mengkesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati  azas-azas umum penyelengaran negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya, Pasal 1 ayat (2) UU 28/1999.

Dalam kasus PT. Sabrina Laksana Abadi, menurut ahli hukum pidana Dr Chairul Huda, SH, MH, aparat Dinas Pengawasan Pembangunan Kab. Sidoarjo dan pemangku kebijakan lainnya, selaku penyelenggara negara dapat dianggap telah menyalahgunakan  kekuasaan, dengan membiarkan terjadinya korupsi pada instansi bidang pengawasan pembangunan, yang dapat dijerat bersama-sama dengan Achmad Miftach Kurniawan, PT. Sabrina Laksana Abadi dan kawan-kawan dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 23 UU Tipikor tersebrut merujuk pula pada Pasal 421 KUHP: “Seorang penjabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu  diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” ujar Huda. hk

 

Berita Hukum Lainnya