Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Moeldoko: Jokowi Ingin

Beri Amnesti ke Nuril

JAKARTA (Realita) - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Moeldoko bertemu Nuril, Senin (15/7/2019) pagi.

Moeldoko.

Dalam pertemuan, Nuril didampingi tim kuasa hukumnya, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka, dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. 

"Bentuk dukungan ini merupakan dukungan konkret bahwa keinginan Presiden berikan amnesti betul-betul luar biasa," ujar Moeldoko Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).

Moeldoko menilai, apa yang dialami Nuril merupakan persoalan kemanusiaan. Ia pun berharap proses hukum Nuril berakhir baik.

"Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Menurut Moeldoko, Istana masih menunggu surat rekomendasi pemberian amnesti untuk Nuril dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pihaknya berharap surat tersebut segera masuk.

"Secepatnya, sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya," jelas Moeldoko.

Nuril sebelumnya dipidana lantaran dianggap menyebarluaskan rekaman percakapannya dengan Kepala Sekolah  SMAN 7 Mataram berinisial HM. Percakapan berisi pengakuan M yang berhubungan seks dengan perempuan yang dikenal Nuril. Peristiwa diteleponnya Nuril berlangsung tahun 2012, sementara rekaman suara tersebar pada 2015. Nuril merekam percakapan karena merasa dilecehkan oleh mantan pimpinannya itu.

Nuril sendiri sempat memberikan surat ke Presiden Jokowi pada 19 November 2018. Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden dan memberikan surat kepada Jokowi. Surat berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril. Jokowi merespons surat dengan meminta Nuril mengajukan grasi jika PK ditolak MA. MA sendiri telah menolak PK Nuril, sehingga vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008, tetap diterima perempuan itu. Atas keputusan tersebut, Nuril kembali menagih janji Jokowi dengan mengajukan permohonan amnesti.kik

 

Berita Hukum Lainnya