Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
OTT Komisioner KPU,

Diduga Ada Motif Lain dari KPK Selain Penegakan Hukum

JAKARTA (Realita) - Pengamat politik dari Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi perihal beredarnya surat perintah penyelidikan (Sprin Lidik) OTT komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. 

Sprin lidik yang dimaksud Karyono terkait OTT Wahyu Setiawan bernomor 146/01/12/2019 dan ditandatangani 20 Desember 2010 oleh Agus Raharjo.

Karyoni wibowo.

Sprin lidik itu tertuju kepada nama-nama penyidik KPK. Padahal, pada saat bersamaan komisioner dan Dewas KPK periode 2019-2023 resmi dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Saya kira perlu klarifikasi terkait sprin lidik OTT terhadap komisioner KPU itu. Itukan tertanggal 20 Desember dan ditandatangani ketua KPK Agus Raharjo. Itu patut di duga ada upaya untuk menghindari izin Dewas KPK" ujar Karyono, Sabtu (10/1/2020).

Jika sprin lidik KPK yang beredar itu benar adanya, menurut Karyono, hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif bagi KPK. Publik akan menyimpulkan seolah-olah ada target lain di balik upaya penegakan hukum. 

Karyono mengatakan, beredarnya surat yang mirip Sprin lidik dari institusi KPK terkait kasus suap komisioner KPU tersebut menambah rentetan peristiwa dugaan bocornya Sprin lidik yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Hal ini menurut Karyono dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi KPK.

Selain itu, lanjut Karyono, sejumlah peristiwa penetapan sejumlah tersangka korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di tengah momentum pertarungan politik dimana KPK menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka tak lama setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPUD setempat serta OTT terhadap seseorang kader partai di tengah momentum agenda besar partai politik tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang telah mengundang pertanyaan publik karena seakan-akan sudah dijadikan pola oleh KPK. Hal ini mengafirmasi dugaan bahwa selain melakukan penegakan hukum, KPK juga melakukan manuver politik dengan cara mengkapitalisasi kasus korupsi.

Namun demikian, lanjutnya, kasus OTT komisioner KPU ini memang harus diproses karena sudah ada minimal dua alat bukti.

Karyono menambahkan, penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan. Namun, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak boleh melakukan manuver layaknya partai politik.

"KPK jangan melakukan manuver politik dalam penegakan hukum. OTT KPK jangan sampai cacat prosedur atau cacat administrasi," tandas dia.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta, mengatakan perlu ada evaluasi administrasi di KPK terutama jika Surat Perintah Penyelidikan KPK yang terkait OTT komisioner KPU itu benar adanya. Sebab, kata dia, administrasi semacam itu bisa dianggap mencari celah untuk tujuan tertentu.

"Tanggal 20 Desember 2019 telah dilantik Dewan Pengawas KPK dengan segala kewenangan yang telah berlaku. Tentu saja secara tertib administrasi segala kegiatan KPK setelah tanggal 20 Desember 2019 harus dibawah otoritas pimpinan KPK yang baru dan Dewan Pengawas.

Menurut Stanislaus, pemberantasan korupsi harus dilakukan dan siapun yang terlibat korupsi harus ditindak secara tegas. Namun dalam tindakannya KPK perlu memperhatikan aturan yang berlaku termasuk harus taat prosedur dan administrasinya. A

"Jangan sampai pemberantasan korupsi ini terganggu karena ada ketidaktertiban administrasi. Karena jika ini yang terjadi bisa digugat lewat praperadilan yang dampaknya kontraproduktif bagi KPK," katanya.beby

 

Berita Hukum Lainnya