Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Pabrik Karet Siap

Gugat Bupati MKP

MOJOKERTO (Realita)- Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menerbitkan SK No 188.45/792/HK/416-012/2016 tentang Pencabutan SK Bupati No 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang dari Karet dan Plastik PT Bumi Nusa Makmur (BNM).

Kuasa Hukum dan Humas PT BNM, Jesicha Yeni Susanti, saat jumpa pers di Media Center Jurnalis Mojokerto, Jum'at malam.

Dalam SK itu, Bupati mencabut izin HO PT BNM sekaligus melarang pabrik karet itu melakuka aktifitas produksi. Pihak perusahaan pengolah karet PT BNM di Desa Medali, Kecamatan Puri, berencana akan mengajukan gugatan ke PTTUN. BNM menilai, SK Bupati Mojokerto yang baru ditandatangani pada Kamis (8/12/2016). Hal tersebut diungkapkan, Kuasa Hukum PT BNM yang juga Humas BNM, Jesicha Yeni Susanti kepada sejumlah wartawan, di Media Center Jurnalis Mojokerto, Jum'at (09/12/2016). Menurutnya, gugatan terhadap SK Bupati tentang pencabutan ijin HO akan dilayangkan dalam waktu dekat. Sebab, ia menganggap SK tersebut cacat hukum. "Secepatnya kami layangkan gugatan ke PTTUN, dimana Bupati Mojokerto sebagai tergugatnya," tegasnya. Jesicha menjelaskan, SK Bupati tertanggal 8 Desember 2016 itu cacat hukum. Mengacu pada ayat (2) Pasal 16 Permendagri No 27 Tahun 2009 yang diubah dalam Permendagri No 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di Daerah. Ia menambahkan PT BNM sebagai pelaku usaha tak wajib mengajukan perubahan izin jika ingin melakukan perluasan industri dari 2,8 hektare menjadi 3,5 hektare. "Setelah diterbitkan izin usaha industri, pelaku usaha tak wajib mengajukan permohonan perubahan izin. Kami sudah mengantongi izin usaha industri yang dikeluarkan BPTPM tertanggal 8 Mei 2015. Itu berlaku lima tahun. Sehingga tak ada alasan Bupati menutup usaha kami," ujarnya. Lebih lanjut diuraikan, pihaknya tak perlu lagi melengkapi syarat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medali untuk mengajukan perpanjangan izin HO. Karena hanya izin gangguan yang hari ini habis masa berlakunya. "Keputusan Bupati terburu-buru, larangan beroperasi kontradiksi dengan izin yang kami pegang," terangnya. Tak hanya itu, PT BNM saat ini tengah berusaha mengatasi persoalan utama yang menjadi keluhan warga, yakni bau tak sedap. "Kami garansi bau tak sedap akan berkurang. Kami terus berbenah. Kami akan buka call center untuk evaluasi bau melibatkan masyarakat," janjinya. Kendati SK Bupati tentang pencabutan ijin HO, namun perusahaan tak akan melaksanakan SK Bupati yang mengharuskan pabrik karet menghentikan produksi. Pihaknya berharap Satpol PP tak arogan dengan memidanakan PT BNM lantaran tetap beroperasi. "Kami tetap beroperasi karena kami kantongi izin yang lain. Kami akan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto. Ketika dalam proses gugatan di PTTUN, maka tak boleh ada upaya hukum dari pihak mana pun," tandasnya. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setdakab Mojokerto, Nugraha Budi Sulistya menyatakan siap menghadapi gugatan perdata dari PT BNM. Menurut dia, SK penutupan pabrik karet yang dikeluarkan Bupati sudah melalui kajian teknis dan hukum yang cermat. "Hingga SK Bupati diterbitkan, kami yakin SK ini SK yang klir. Artinya, semuanya untuk meminimalisir gugatan itu. Insya Allah tidak ada celah hukum," tukas dia. ujeck

 

Berita Kriminal Lainnya