Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pancasila Tak Berdaya

Menghadapi Kasus Jiwasraya

JAKARTA (Realita) - Andai benar Pancasila itu menjadi Roh dari setiap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, tentu Pancasila selalu hadir dalam setiap persoalan yang mendera bangsa.

Namun, ketika kita perhatikan ternyata tidak demikian.

Pasca dibentuknya BPIP, kita bisa katakan BPIP adalah representasi eksistensi Pancasila. BPIP hanya hadir dalam isu-isu radikalisme, kebhinnekaan dan toleransi, itupun tidak berlaku umum. Isu-isunya sering menyasar pada diskredit ke umat Islam.

Misalnya, dulu Mahfud MD pernah bicara tentang sejumlah pesantren di jogja dan Magelang radikal. Memperoleh aliran dana dari Arab. Mahfud MD juga Kenceng bicara TNI kecolongan hanya karena seorang Taruna Akmil kedapatan berpose foto bersama bendera tauhid.

Kegiatan BPIP terakhir hanya bicara mengenai pengganti Mahfud MD dan Ma'ruf Amien yang telah menjadi Menteri dan Wapres. Megawati, meminta Jokowi mencarikan pengganti.

Padahal, rakyat sebenarnya justru memilih posisi itu kosong dan gajinya dialokasikan untuk program yang pro rakyat. Daripada diisi, mendapat gaji, tapi juga tidak jelas apa pekerjaan BPIP.

Saat ini, negara sedang 'genting' akibat kemelut Jiwasraya. Duit senilai Rp 13,7 T dirampok. Seharusnya, BPIP berdiri di depan publik berpidato tentang hal ini, jika perampokan dianggap bertentangan dengan Pancasila.

BPIP perlu memberikan statement bahwa perampokan Jiwasraya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tindakan ini diambil, meskipun belum tentu atau bahkan tetap tak bisa menyelesaikan masalah, publik jadi tahu bahwa posisi Pancasila menentang perampokan Jiwasraya.

Nyatanya BPIP diam, anteng, tak bersuara. Syafi'i Ma'arif juga diam, kalau ada larangan umat Islam mengucapkan Natal baru dia angkat bicara.

Diamnya BPIP terhadap kasus Jiwasraya ini menunjukan Pancasila tak berdaya, bahkan Pancasila tak punya konsep untuk menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara. Pancasila tak punya solusi atas persoalan Jiwasraya.

Dengan diamnya BPIP atas kasus Jiwasraya publik juga paham, bahwa BPIP itu bukan lembaga negara yang merepresentasikan sikap negarawan. BPIP hanyalah lembaga politik yang menjalankan agenda politik, selama ini agenda politik BPIP sering berbenturan dengan agenda keumatan.

Misalnya saja, di saat umat Islam sibuk membentengi akidah, membina aklak dan moral sejak dini, Mahfud MD justru menuding anak SD yang diajarkan interaksi tentang Mahram sebagai radikal. Saat pondok kesulitan membina santri dan mencari solusi pendanaan, Mahfud MD malah menuding Ponpes radikal dan dibiayai Arab.

Kalau sudah begini, ternyata Pancasila bertentangan dengan Islam bukan hanya dalam tataran norma, tetapi hingga aplikasi. Akhirnya, kita dapat memahami bahwa Pancasila memang tidak Islami. beb

Oleh : Nasrudin Joha

 

Berita Nasional Lainnya