Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Parkir Di-Pihak Ketigakan,

Jadi Biang Masalah Penusukkan?

MADIUN (Realita) - Masih ingat keputusan Pemkot Madiun untuk menyerahkan pengelolaan parkir pada pihak ketiga awal tahun lalu, tepatnya 1 Februari 2019?  Masalah itu, sempat membuat gaduh suasana di wilayah Kota Madiun.

Ilustrasi penusukan.

Bahkan, aksi demonstrasi dan perang urat-syaraf terjadi saat proses lelang hingga pengelolaan parkir diserahkan kepada pemenang lelang, yakni PT Bumi Jati Mongal Permai (PT BJMP). Ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju keputusan strategis pengelolaan parkir itu.

Pemkot berdalih, keputusan menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, dikarenakan ingin mengoptimalkan pandapatan asli daerah (PAD). Sebelum dikelola PT BJMP, Pemkot mengakui banyak kebocoran dari sektor pendapatan parkir tersebut. Pun, tahun-tahun sebelumnya parkir tepi jalan umum dikelola langsung Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kalau Dishub dengan pola manajemen baru ini yaitu mengoptimalkan PAD. Pertama, tidak boleh ada jukir liar. Kalau ada jukir liar berarti kan ada penguapan PAD karena tidak disetor kepada pengelola,” kata Kepala Dishub Kota Madiun, Ansar usai mengumpulkan jukir di kantor Dishub, Kamis (17/1/2019) lalu.

Saat itu, jukir yang terdata di Kota Madiun menjadi tanggungjawab pihak ketiga. Sementara Dishub akan fokus dalam hal penindakan parkir yang melanggar aturan. Perubahan pola manajemen jukir tersebut, dalih Ansar, dilakukan agar keberadaan jukir terorganisir sekaligus mengantisipasi adanya jukir liar.

Dalam kesepakatan itu, jukir yang akan dipakai pihak ketiga merupakan jukir lama. Tetapi syaratnya harus ada pernyataan komitmen ulang yang menyatakan kesanggupan dan berkomitmen mendukung manajemen. Pun, para jukir diharapkan menarik retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 tahun 2017.

“Kedua, kita (Dishub,red) melakukan penertiban di penarikan restribusinya. Jangan sampai melebihi ketentuan yang diatur dalam Perda,” ujarnya.

Dalam pertemuan saat itu, Project Manager PT BJMP, Wahyu Hendrawan berjanji bakal mengubah citra jukir yang identik dengan premanisme, gesekan maupun tawuran. Saat itu, ada 350 jukir resmi di Kota Madiun. Mereka akan dilindungi dengan dibuatkan asuransi kesehatan dan kecelakaan. Jika nantinya masih ada jukir liar , pihaknya akan bekerjasama dengan aparat kepolisian, Dishub dan Satpol PP untuk melakukan penindakan.

“Mengenai parkir liar kita sudah memberikan solusi bahwa semua yang bertugas untuk kegiatan parkir terutama jukir itu harus dilengkapi tiga komponen. Pertama, rompi, identitas, surat tugas. Diluar ini saya pastikan masuk wilayah hukum yaitu pungli. Kita tidak mentolerir adanya pungli maupun adanya backing oknum dan sebagainya,” katanya.

Saat itu, ada 51 titik ruas jalan serta empat lokasi insidentil yang akan ditempati jukir. Seperti kegiatan di Alun-Alun, Pasar Burung, Car Free Day di Jalan Pahlawan serta Bundaran Taman Kota Madiun.


SALING GELAR AKSI DEMONSTRASl

Berjalannya waktu, puluhan orang yang mengaku berprofesi sebagai jukir menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan setoran parkir. mereka mengaku, setelah dikelola oleh PT BJMP, setoran  parkir setiap titik naik hingga mencapai sembilan kali lipat dibandingkan saat dikelola oleh Dishub.

Aksi demonstrasi dilakukan di alun-Alun Kota Madiun dan gedung DPRD Kota Madiun pada Rabu (13/2/2019) lalu. Koordinator aksi, Joko Permono mengatakan, kenaikan setoran parkir yang diberlakukan manajemen PT BJMP diakui sangat drastis. Bahkan, kenaikkannya dianggap sepihak tanpa melalui musyawarah dengan para jukir.  Selain itu, jika para jukir tidak memberikan setoran sesuai yang diminta manajemen, maka dianggap hutang.

“Ada intimidasi dari pihak PT BJMP terhadap jukir yang ada di lapangan. Kalau setoran (parkir,red) tidak sesuai itu dianggap hutang dan dihitung sampai beberapa hari. Kalau nggak bisa (memenuhi,red) mereka (jukir,red) langsung diganti, dipecat, rompi, karcis dan KTA diminta. Ini tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan PT BJMP terhadap para jukir,” ungkapnya.

Atas aksi itu, DPRD Kota Madiun langsung membentuk tim 9 untuk menyikapi tuntutan para jukir. Disisi lain, tim tersebut juga bertugas  mempelajari dokumen yang menyertai parkir, termasuk MoU antara jukir dengan PT BJMP serta penerapan Perda parkir di lapangan.

“Dalam pelaksanaan MoU yang aplikasinya tidak sesuai dengan harapan ini ada ruang nanti kita lihat, kita adendum dari MoU yang ada. Jadi masih ada ruang untuk melakukan penyempurnaan. Karena sangat tidak elok jika satu sisi kita menuntut PAD parkir tinggi, tapi ternyata masyarakat kita yang harus menanggung berat,” kata Ketua Tim 9, Istono.

Usai itu, tim 9 turut memanggil Dishub untuk meminta hasil penyelesaian pengelolaan parkir di Kota Madiun, Selasa (5/3/2019). Ini karena berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, tim 9 bentukan dewan itu meminta ada penyelesaian parkir oleh Dishub dan PT BJMP

Dalam kesempatan itu, anggota tim 9 Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan menuding Dishub tidak becus mengelola parkir. Menurutnya, setelah parkir dikelola oleh pihak ketiga, justru timbul konfik dilapangan. Seharusnya, pengelolaan tetap dilakukan oleh Dishub. Dengan sistem memberikan gaji upahan kepada setiap jukir.

“Dishub ini lembaga pecundang. Kenapa tidak dikelola oleh Dishub sendiri. Sementara jukir-jukir ini digaji sebagai tenaga upahan. Itu lebih fair,” katanya.

Aksi tandingan juga dilakukan jukir kubu PT BJMP didepan Balai Kota Madiun. saat melakukan audensi bersama Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, Project Manager PT. BJMP, Wahyu Hendrawan mengaku, pihaknya resmi sebagai pemegang kontrak pengelola kegiatan parkir di Kota Madiun. Melalui audiensi tersebut PT. BJMP meminta ada perlindungan dalam bekerja serta keabsahan dalam mengelola parkir yang sudah dilelang oleh Pemkot Madiun.

“Yang kita rasakan dalam kegiatan parkir ini seakan-akan kita dibiarkan untuk saling berbenturan diantara masyarakat. Harapan kami dari pejabat pemkot maupun kepolisian, ada perhatian di lapangan. Sampai hari ini yang membuat rasa tidak nyaman di jukir itu adanya preman-preman di jukir, dan itu faktanya ada,” kata Wahyu.


DISEPAKATI 60-40

Pembagian hasil parkir akhirnya disepakati antara pihak PT BJMP dan jukir. Dalam mediasi yang digagas Pemkot Madiun diruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa (2/4/2019) lalu, kedua belah pihak menyepakati prosentase pembagian 60-40. Artinya, 60 persen untuk jukir dan 40 persen disetorkan kepada PT BJMP.

“Setelah kita duduk bersama, semua sudah clear dan nggak ada masalah. Tadi disepakati bahwa setoran dimasing-masing titik itu 40 persen ke Jati Mongal (PT.BJMP,red) dan 60 untuk jukir,” kata Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto.

Namun sebelum prosentase itu diterapkan, Rusdiyanto meminta adanya kajian ulang. Yakni surfei dimasing-masing titik yang menjadi masalah. Pun, surfei dilakukan dalam waktu satu minggu. Sehingga dapat diketahui potensi pendapatan parkir sebenarnya dimasing-masing lokasi.

“Memang setiap saat harus dilakukan (surfei,red). Katakana hari Senin, kan bisa saja berbeda dengan hari Selasa. Apalagi dari sisi waktu. Kan selalu naik turun (pendapatannya,red). Prinsip sudah nggak ada masalah dan sudah disepakati bersama,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Project Manager, PT. BJMP, Wahyu Hendrawan juga turut mengamini kesepakatan tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi, lanjutnya, tidak semua jukir mengeluhkan besaran nilai setoran. Hanya ada sekitar 5 persen dari total jukir yang mempermasalahkan setoran. Yakni, dua titik di jalan Diponegoro dan satu titik di pertigaan jalan Panglima Sudirman.

Sehingga, dititik-titik tertentu itu saja yang akan dilakukan surfei ulang pedapatan parkir. Tapi tidak menutup kemungkinan, jika masih ada jukir yang mengeluhkan besaran setoran, maka akan dilakukan surfei kembali. “Utamanya kan masalah setoran. Yang perlu diperhatikan dan dipahami, kan tidak semua bermasalah. Secara prosentase jumlah jukir, tidak lebih dari 5 persen yang bermasalah,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan sekelompok jukir, Joko Permono mengatakan, surfei potensi pendapatan parkir memang semestinya tidak hanya dilakukan dalam sehari. Semisal di satu titik di jalan Diponegoro. Surfei dilakukan secara bersama-sama antara PT BJMP, Dishub dan jukir itu sendiri. Mereka kemudian akan menilai potensi pendapatan selama satu minggu. Sehingga dapat diketahui nilai pembagian pendapatan.

“Secara prinsip pembagian 60-40 sudah bersedia. Kedepan disepakati ada surfei bersama antara jukir, Dishub dan PT BJMP untuk mengetahui penghasilan jukir sebenarnya,” ucapnya.

Meski telah disepakati, masih sering ditemukan adanya gesekan masalah setoran parkir di lapangan.


TEMUKAN ADANYA OKNUM PUNGLI

Hasil uji petik yang dilakukan Dishub, PT BJMP dan jukir ditemukan adanya fakta kenapa jukir merasa keberatan dengan nilai setoran. Yakni adanya dugaan oknum tertentu yang menarik uang setoran di luar PT BJMP. Sehingga, kondisi itu dianggap memberatkan jukir yang bekerja dilapangan.

“Ini perlu menjadi perhatian Dishub dan Pemkot,” kata Project Manager PT BJMP, Wahyu Hendrawan.

Selain pungutan liar dari oknum tertentu, ada juga jukir yang bekerja tanpa surat tugas. Sementara jukir yang mempunyai surat tugas, justru tidak bekerja. Fakta dilapangan seperti ini, lanjut Wahyu, yang sebenarnya menjadi persoalan selama ini. Jika masalah-masalah seperti itu tidak ada, ia meyakini tidak akan terjadi polemik berkepanjangan.

“Orang-orang itu secara kapasitas sebenarnya nggak berhak untuk ikut campur di kegiatan parkir. Kecuali jukir yang mendapatkan surat tugas,” ujarnya.

Hal-hal semacam ini yang kemudian membuat pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun menjadi rancu. Padahal, mereka secara kelembagaan bukan merupakan anggota PT BJMP. Serta bukan bagian dari anggota jukir. “Secara aturan sebenarnya ini bisa diartikan sebagai pemalakan,” jelasnya.


KASUS PENUSUKKAN KOORDINATOR JUKIR

Benang merah pengelolaan parkir diwilayah Kota Madiun tidak terhenti disitu saja. Awal bulan September lalu, warga Kota Madiun dihebohkan dengan kasus penusukkan di jalan Nggenen, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Korbannya diketahui bernama Heru Susilo (45). Korban kesehariannya berprofesi sebagai koordinator parkir.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Nasrun Pasaribu dalam konfrensi persnya mengatakan, tersangka diketahui tiga orang. Yakni Hari Cahyono alias gundul (tersangka utama),  Irwan Yudho Hartanto alias Kentir, dan Hari Prasetyo alias Ateng. Tersangka juga berprofesi sebagai jukir. Saat itu, Kapolres mengaku jika aksi penusukkan dilakukan karena dendam pribadi. Dan tak ada hubungannya dengan perguruan pencak silat. Pun, diamini oleh Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Murdjoko dan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Tunas Muda, Agus W Santoso.

“Kasus ini murni dendam pribadi,” kata Kapolres.

Saat ini,  perkara pembunuhan Heru Susilo telah masuk ke meja hijau. Senin (25/11/2019) lalu, tiga terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU), Deni Niswansyah dan Ardinityaningrum di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun.

Pembacaan dakwa dilakukan secara terpisah. Pertama JPU membacakan dakwaan Heri Cahyono. JPU mendakwa Heri dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana primer, subsider pasal 338 KUHP. Setelah itu, giliran dakwaan Irwan dan Hari Prasetyo dibacakan oleh JPU. Keduanya didakwa dengan pasal 351 KUHP dan pasal 352 KUHP.

Saat sidang berlangsung,  ribuan massa dari salah satu organisasi pencak silat yang berpusat di Kota Madiun mendatangi Pengadilan Negeri Kota Madiun. Ratusan polisi juga dikerahkan untuk mengamankan sidang tersebut.

Suasana serupa terjadi pada sidang berikutnya, tepatnya Senin (2/12/2019). Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun mengagendakan keterangan saksi. Beberapa saksi dihadirkan, diantaranya rekan terdakwa, tetangga korban, dan pihak kepolisian. Diluar pagar Pengadilan, ratusan pendekar dengan mengenakan pakaian hitam ikut mengawal jalannya sidang. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ratusan personil TNI dan Polri disiagakan dilokasi. Bahkan, terdakwa dibawa menggunakan mobil barakuda.

JAGA KERUKUNAN

Hari ini, Senin (9/12/2019) sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi lain. Sebelum sidang digelar, Pemkot Madiun mengumpulkan pihak-pihak terkait. Mulai dari aparat keamanan, hingga pengurus perguruan pencak silat di ruang 13 Balai Kota Madiun. Sayangnya, rapat koordinasi (rakor) tersebut terkesan terlambat. Lantaran setelah sejumlah peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Madiun. Terutama pengawalan yang dilakukan oleh salah satu organisasi perguruan pencak silat saat persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun terjadi, baru dilakukan rakor.

Dalam kesempatan itu, Walikota Madiun, Maidi mengajak seluruh elemen masyarakat terutama yang tergabung dalam perguruan pencak silat untuk mewujudkan Madiun damai.  Maidi bersama forkopimda dan seluruh perguruan pencak silat sepakat meminta seluruh masyarakat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Disisi lain, pihaknya  pun telah meminta seluruh ketua perguruan pencak silat untuk dapat mengendalikan massanya masing-masing.

“Madiun aman, damai. Jangan sampai ada satu, dua yang bikin tidak bagus. Saya sudah minta ketuanya (perguruan pencak silat.red) untuk menekan massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Kalau ada orang dari organisasi pencak silat manapun yang mencari masalah di Kota Madiun sampai terjadi anarkis, ya tidak ada maaf. Langsung saya serahkan hukum, dan semua organisasi tidak mengakui dia,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini menuturkan, untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemkot menyiagakan 10 unit mobil pemadam kebakaran (PMK) di sejumlah titik. Artinya, jika terjadi aksi anarkis di Kota Madiun, mobil PMK tersebut akan dikerahkan untuk menghalau massa.

Kemudian Walikota juga berpesan agar masyarakat tidak mengedepankan emosional, tetapi rasional. Dengan begitu, kota pendekar yang damai ini dapat dipertahankan oleh semua elemen masyarakat. paw

 

Berita Hukum Lainnya