Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021, di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).
Jokowi didampingi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyerahan DIPA maupun TKDD sengaja diberikan lebih awal. Upaya ini dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan pembangunan strategis. Presiden berpesan kepada seluruh kementerian maupun pemerintah daerah agar segera melakukan eksekusi kegiatan diawal tahun. Sehingga dapat segera dirasakan masyarakat.
"Lakukan lelang sedini mungkin. Ini penting untuk menggerakkan ekonomi di kuartal pertama 2021. Bantuan sosial, Januari sudah ada pegerakan. Segera diberikan kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat. Sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” katanya.
Presiden menyebut terdapat empat fokus utama ditahun depan. Pertama, penanganan kesehatan dengan fokus utama pada vaksinasi Covid-19. Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, pemulihan ekonomi khususnya perhatian kepada UMKM dan dunia usaha. Sedangkan yang keempat, lebih kepada reformasi struktural. Khusus untuk vaksinasi, Jokowi menekankan supaya penyediaannya dipastikan aman dan efektif.
Terpisah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. dr. Cissy Rachiana Sudjana mengatakan, vaksin adalah cara paling efektif untuk menurunkan kesakitan, kematian dan juga kecacatan. Meskipun tingkat efektivitas vaksin berbeda satu dengan lainnya.
“Namun, satu hal yang pasti adalah, vaksin yang telah beredar pasti telah mendapatkan izin dari badan yang berwenang dan memenuhi syarat keamanan dan efektivitas,” katanya.
Senada diungkapkan vaksinolog sekaligus spesialis penyakit dalam, dokter Dirga Sakti Rambe. Menurtnya, setiap vaksin mempunyai efektivitas yang berbeda-beda. Namun, vaksin tidak akan mendapat izin penggunaan atau peredaran jika efektivitasnya tidak memenuhi syarat dan standar badan kesehatan dunia atau WHO.
“Untuk vaksin Covid-19, WHO menetapkan minimal efektivitasnya 50 persen. Harapannya pasti nanti vaksin yang ada efektivitasnya bisa lebih tinggi dari angka yang ditetapkan WHO,” ujarnya.
Anggota tim pengembangan vaksin Merah Putih, Prof. I Gusti Ngurah Mahardika menegaskan, keamanan vaksin adalah hal yang paling penting. Untuk menegaskan keamanan, prosesnya pembuatannya juga diawasi oleh berbagai lembaga kompeten. Sebagai contoh, uji klinik vaksin Covid-19 di Bandung, diawasi oleh berbagai badan pengawas. Yaitu Badan POM, Data Safety Monitor Board (DSMB), dan Komite Etik FK Unpad.
“Soal keamanan vaksin tidak ada kompromi sama sekali. Vaksin benar-benar harus aman sebelum digunakan,” tegasnya.
Sementara itu, vaksinasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti di Kota Madiun, Jawa Timur. Pemerintah setempat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar untuk persiapan belanja vaksin Covid-19. Anggaran yang disiapkan sengaja masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian, apakah vaksin bakal disediakan pemerintah pusat secara cuma-Cuma, atau pemerintah daerah harus membeli.
“Pemerintah pusat sudah menganggarkan puluhan triliun untuk vaksin. Kemungkinan besar sudah diakomodir pemerintah pusat. Tetapi tetap kita anggarkan di APBD 2021 ini sebagai jaga-jaga,’’ kata Walikota Madiun, Maidi.
Menanggapi terkait instruksi Presiden mengenai penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, Walikota Madiun mengaku siap melaksanakan instruksi tersebut. Bahkan, hal itu sudah dilakukan di tahun ini. Upaya pencegahan terus dilakukan sedini mungkin. Sementara itu pembangunan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi juga sudah dilakukan. Seperti diketahui, tempat-tempat destinasi wisata buatan terus dikebut. Destinasi anyar itu disiapkan sebagai lompatan ekonomi usai pandemi nanti.
‘’Prinsipnya kita siap dan sudah melaksanakan. OPD terus kita dorong untuk cepat dan cepat. Termasuk dalam pembahasan APBD 2021 kemarin, di saat daerah lain belum mulai kita sudah pengesahan. Nah, upaya-upaya ini untuk percepatan perwujudan cita-cita kita bersama, yakni kesejahteraan masyarakat,’’ ungkapnya.*