Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
PDIP

Curigai KPK

JAKARTA (Realita) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencurigai KPK, terkait penetapan tersangka dua kadernya, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan calon petahana Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Hasto Kristiyanto.

Untuk itu, partai berlambang Moncong Putih itu mengkaji ada atau tidaknya motif lain di luar hukum atas apa yang dilakukan KPK.  Tetapi bila keduanya terbukti korupsi, PDIP tegas menjatuhkan sanksi.

"Pada prinsipnya PDI Perjuangan mendukung agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum oleh KPK," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, saat dialog dan sahur bersama dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur, Tri Rismaharini, dan warga di Pasar Keputran Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (10/6/2018).

Karena itu, lanjut Basarah, jika unsur pidana kuat dan kader partai terbukti korupsi, PDIP sudah pasti menjatuhkan sanksi tegas. "Ada standar operating procedure yang telah dibuat oleh DPP PDI Perjuangan, barang siapa kader partai melakukan abuse of power, utamanya korupsi, DPP akan langsung berhentikan," ujarnya.

Tetapi, papar Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Pilgub Jatim Saifullah Yusuf-Puti Guntur itu, PDIP tidak menginginkan adanya motif lain pada penegakan hukum tersebut, termasuk dalam konteks penetapan tersangka suap yang disarangkan KPK kepada Samanhudi dan Syahri Mulyo.

"Karena itu kami terus melakukan kajian dan pendalaman terhadap berbagai macam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah, terutama di Jawa Timur ini. Kami lakukan pencermatan dinamika agar proses itu dilakukan betul-betul karena alasan penegakan hukum, bukan karena alasan motif-motif lain," kata Basarah.

Senada, Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK politis karena kepala daerah yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.

"Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung," kata Hasto lewat keterangan tertulis yang, Minggu (10/6).

Samanhudi memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar pada 2010 atas dukungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia kala itu berduet dengan Purnawan Buchori.

Sementara Syahri Mulyo menjabat bupati Tulungagung periode 2013-2018. Politikus PDIP itu bersama pasangannya Maryoto Bhirowo memenangi pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48 persen.

Hasto menganggap penangkapan kader PDIP oleh KPK seolah sudah menjadi target. Padahal, menurut Hasto, kasus tersebut tidak murni diawali dari kasus Samanhudi dan Syahri Mulyo.

"Faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa di balik ini?," ujar Hasto.

Hasto mengaku heran dengan penangkapan Samanhudi. Pasalnya Samanhudi merupakan kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode dengan perolehan suara lebih dari 92 persen.

"Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" ungkap Hasto. Karena itu, Hasto pun mempertanyakan kepastian KPK tidak mempolitisasi kadernya jelang Pilkada. Hal ini dikatakan Hasto mengingat ada oknum KPK di masa lalu yang pernah mencoret bakal calon menteri.

"Misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest; demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya," terang dia.

PDIP, kata Hasto, sudah mengenakan sanksi tertinggi bagi kader yang terbukti melakukan korupsi. Atas dasar ini Hasto menganggap PDIP sudah berperan aktif untuk menimbulkan efek jera.

Namun, hal itu ternyata tidak menghentikan korupsi. Sehingga menurut Hasto sistem pencegahan korupsil yang harusnya dievaluasi. "Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara," tegas dia.

KPK resmi menahan Samanhudi Anwar yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. Samanhudi datang ke KPK untuk menyerahkan diri pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

Samanhudi disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syahri, yang juga menyerahkan diri ke KPK, Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.ber/cn/om/beb

 

Berita Politik Lainnya