Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
PDIP Tegas Menolak

Jokowi Terbitkan Perppu KPK

JAKARTA (Realita)- Fraksi PDIP di DPR menegaskan bakal menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Hendrawan Supratikno.

Kepastian ini disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Menurut Hendrawan, sikap resmi Fraksi ialah menolak perppu dan menyarankan agar polemik revisi UU KPK diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konsitusi atau legislative review.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review," ujar Hendrawan kepada wartawan, Selasa (8/10).

Perppu KPK apabila jadi diterbitkan Jokowi, memang bakal langsung berlaku. Tapi, perppu tersebut tetap membutuhkan persetujuan DPR.

Ketentuan ini diatur Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur dalam kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan perppu.

Ayat selanjutnya mengatur, peraturan tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, perppu harus dicabut.

Hendrawan pun menilai tak tepat jika perkara revisi UU KPK harus diselesaikan melalui tarik-menarik kepentingan politik. Menurutnya, akan lebih baik masalah itu diselesaikan melalui proses uji materi di MK atau revisi ulang di DPR dan pemerintah.

"Sedikit memakan waktu, tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik-menarik kepentingan politik," jelas Hendrawan.

Hendrawan juga menjelaskan semangat awal merevisi UU KPK yang telah belasan tahun diwacanakan tersebut. Mulanya, KPK sebagai lembaga superbody dipandang memerlukan check and balances. Karenanya dibuat dewan pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang.

"Pada awalnya sebenarnya sederhana, yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai superbody, diawasi dengan tata kelola yang sehat. Itu sebabnya dibuat dewan pengawas," tutur Hendrawan.

"Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balancessecara internal," imbuh dia.

UU KPK ditolak oleh masyarakat terutama oleh mayoritas pimpinan dan pegawai KPK, mahasiswa, aktivis dan elemen masyarakat lainnya. Bahkan aksi unjuk rasa digelar secara besar-besaran dan serempak di berbagai penjuru Tanah Air. Aksi demonstrasi belakangan berujung benterok, hingga memakan korban jiwa.

Presiden Jokowi pun berjanji mempertimbangkan penerbitan perppu, usai bertemu puluhan tokoh nasional dari berbagai latar belakang. Mahasiswa menargetkan, Jokowi mengeluarkan perppu tak lebih dari 14 Oktober 2019. Jika tidak, mahasiswa berencana turun ke jalan lagi.kik

 

Berita Politik Lainnya